,
14 Agustus 2019 | dibaca: 497 Kali
Cal Kades Tak Perlu Bayar Biaya Pilkades, Ditanggung Pemerintah
noeh21
Kapolsek Sluke Iptu Sunandar Di dampingi Kasi Pemerintahan Muhammad, Kades Sendangmulyo Asrori, Ketua BPD Widagdo Purnomo saat memberikan sambutan pengarahan pengamanan wilayah.
Jepara, Skandal

Calon Kades (Cal Kades) tak perlu repot mengeluarkan biaya karena semua ditanggung pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBDES. 

Bahkan, kini akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga desa ikut perhelatan Pilkades  serentak yang akan digelar 6 November 2019 mendatang.

Demikian disampaikan Camat Sluke Haryadi melalui Kasi Pemerintahan Muhammad dalam acara Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pilkades 2019 di Ruang  Aula Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Rabu (14/8).



Sejumlah peserta rapat sosialisasi dan pembentukan  panitia Pilkades 2019 di Ruang Aula Desa Sendangmulyo  Kecamatan Sluke Rabu (14/8).


Ia menjelaskan,  Pilkades kali ini dilaksanakan serentak 237 desa se- Kabupeten Rembang.

Khusus wilayah Kecamatan Sluke ada 13 desa antara lain  Leran, Jurang Jero, Trahan, Pangkalan, Sanetan, Langgar, Rakitan, Jatisari, Manggar, Blimbing, Bendo, Sendangmulyo dan Labuhan Kidul.
Hanya saja untuk Desa Sluke belum menyelenggarakan Pilkades karena baru dua tahun berjalan.

“Ada 4 tahapan Pilkades yakni; tahap persiapan, tahap pemilihan dan tahap penetapan. BPD bertugas untuk membentuk dan menetapkan panitia Pilkades. Unsur-unsur dalam kepanitian meliputi; masyarakat, perangkat desa, lembaga pemerintah, Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat dan lembaga lain yang ada di desa,” jelasnya.

Berdasarkan musyawarah dan mufakat jumlah panitia Pilkades minimal 5 orang, atau lebih dari itu tak terbatas disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa dan harus dalam bilangan ganjil. 

Sedangkan untuk calon kades di antaranya; Warga Negara Indonesia (WNI), bisa juga dari luar desa, asal harus mengantungi KTP pendukung minimal 10 persen dari jumlah pemilih. 

“Usia minimal calon kades 25 tahun pada saat mendaftar, maksimal tak terbatas yang penting fisiknya masih kuat dan pendidikan minimal SMP atau sederajat. Perangkat desa yang ikut dalam pencalonan tak perlu mengundurkan diri cukup mengajukan ijin cuti kepada Kades,” tandasnya.

Pilkades kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena pemilihan dibagi ke dalam tiga wilayah pemilihan yang disepakati bersama. Pembagian wilayah ketentuannya minimal 3 wilayah maksimal tidak terbatas yang penting ganjil, karena dalam pemilihan Pilkades kali ini tidak ada pemilihan ulang dan untuk menghindari suara yang draw.

Ketua BPD Widagdo Purnomo mengatakan, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg dan Pilpres berjumlah 1.682 sehingga membagi 3 wilayah pemilihan, masing-masing RW. 01, RW. 02 dan RW.03.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama diputuskan untuk panitia Pilkades berjumlah 9 orang. “Kriteria panitia Pilkades itu harus memenuhi 4 unsur yaitu; memiliki kemampuan, memiliki pengalaman, bertanggungjawab dan siap mental. Panitia tidak boleh masuk tim sukses dan siap untuk menjaga netralitas,” tegas Widagdo saat memimpin rapat sosialisasi dan pembentukan panitia pilkades 2019 di Aula Desa Sendangmulyo- Sluke Rabu (14/8).

Ia mengatakan, hasil musyawarah pembentukan panitia pilkades yang dihadiri BPD, LPMD, Toga/Tomas, Muspika dan warga masyarakat menetapkan susunan panitia Pilkades Desa Sendangmulyo 2019 sebagai berikut; Ketua : Supriyadi, S.Pd, Wakil Ketua : Masudhi, Sekretaris Fatah Yasin, Bendahara : Tasrikah, Anggota : Sutrisno, SE. Saiful Huda SE. Imron Rois, Nampi, S.Pd. dan Supriyanto.

Dalam sambutannya Kapolsek Sluke Iptu Sunandar mengatakan, masa jabatan kades akan segera berakhir. Pilkades serentak akan digelar tanggal 6 November 2019 mendatang di 13 Desa di wilayah Kecamatan Sluke tentunya sangat membutuhkan peran serta optimal aparat dan warga masyarakat untuk bersama-sama aparat menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif. 

“Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkades kali ini dapat terselenggara dengan lancar, kondusif, sehingga kesinambungan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Ia menjelaskan, adanya aturan bahwa minimal calon Kades dua orang tentunya sangat rentan terhadap gesekan. Jika ada dua calon juga terbuka peluang untuk terjadinya kompetisi diberbagai desa. 

Sebagai contoh pilkades 2014 lalu dampak sosial yang timbul masih bisa dirasakan.
“Tetapi saya yakin masyarakat yang ada disini betul-betul masyarakat yang bisa diandalkan. Kuncinya adalah mengikuti falsafah orang jawa yang bersikap dengan hati. Tidak usah menunjukkan dukungan yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan gesekan yang berlebihan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Salah satu tokoh agama Kyai Dahlan Suyuthi mengusulkan agar diadakan debat terbuka untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan kualitas calon Kades dalam menyampaikan visi, dan misi dan program-programnya untuk memajukan desa.

“Debat terbuka itu menjadi barometer bagi masyarakat untuk memilih calon Kades yang benar berkemampuan dan berkualiatas yang menjadi harapan masyarakat dan poin akhirnya tentunya untuk kemajuan desa,” tandasnya. 

Menanggapi usulan tersebut pihak BPD belum mengamini. Namun akan menyampaikan kepada panitia terpilih, perlu tidaknya menyelenggarakan debat terbuka dalam pilkades itu. (Sutrisno/Rbg).
Berita Terkait
Berita Lainnya