,
16 November 2019 | dibaca: 515 Kali
Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Kalbar Dikukuhkan
noeh21


Pontianak, Skandal

DPW APPI Kalbar dikukuhkan  di Hotel Orchard Jalan Ahmad Yani Pukul 19.00  Kamis,14/11.

Acara tersebut dihadiri beberapa pejabat dari Polda,  advokasi, dan undangan lain, sedangkan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pusat Sabela Gayo, S.H.M.H.Ph.D.CPL.CPCLE untuk melantik DPW APPI Kalbar.

Susunan pengurus DPW APPI Kalbar yang di kukuhkan sesuai dengan AD/ART 2019 - 2024 adalah 9 anggota DPW APPI Kalbar yang dilantik diketuai Deddy Suprianto, S. H. M. H. 




"Terbentuknya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) adalah langkah maju yang dilakukan guna memberi kepastian dan pendampingan hukum, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia," ujar Sabela.

Menurutnya APPI bertujuan untuk melakukan riset di bidang pengadaan barang dan jasa, menyusun standard kompetensi pengacara di bidang pengadaan barang dan jasa, memberikan konsultasi hukum, penyusunan staff kontrak pendampingan hukum, audit hukum bagi pelaku. 
​​​​​​
"Pengadaan barang dan jasa memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat di bidang pengadaan barang dan jasa, melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah banyak advokat yang bergabung di APPI. 

Pada dasarnya advokat atau pengacara APPI berupaya untuk memberikan pendampingan hukum, baik luar Pengadilan maupun di dalam mengajarkan kepada semua pemangku kepentingan barang dan jasa. 

"Terbentuknya APPI karena terkait berbagai persoalan hukum pelaku pengadaan, apakah itu penggunaan anggaran pemilihan pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan bahkan penyedia barang jasa sendiri menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran," jelasnya.

Sabela mengatakan, bahwa APPI akan mengadakan pencegahan terhadap pemenangan tender yang melalui suap, saat ini banyak pelanggaran - pelanggaran baik tingkat provinsi, kabupaten, kota dan desa. 

Ketua DPW APPI Kalbar yang sudah dilantik, Deddy Suprianto, S.H.M. H berharap semoga DPW APPI Kalbar bisa menjalankan apa yang dimaksud dalam AD/ART APPI. 
Deddy juga mengatakan, bahwa tahap awal yang akan dilakukan nanti adalah rapat internal pengurus dan akan di lanjutkan sosialisasi tentang keberadaan APPI di Kalbar "Ujarnya. (RH)
Berita Terkait
Berita Lainnya