,
29 September 2021 | dibaca: 178 Kali
Taufiq Rachman: Diharapkan Polres Tolitoli Lebih Bijak
noeh21
Jakarta, Tablodskandal.com –Kepolisian Resort (Polres) Tolitoli diharapkan mentaati ketentuan yang tertuang di dalam “Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian RI No: 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan”.

Demikian dikatakan Pemimpin Umum Tabloidskandal.com, Taufiq Rahman, SH, S.Sos, atas tindakan Ketua Dewan Adat Kabupaten Tolitoli Drs. H. Ibrahim Saudah, MBA, Ph.D dan Ketua TIM Lembaga Matangguak (LAM) Rahmat yang melaporkan Hasanudin Lamatta alias Udin Lamatta (UL) ke Polres Tolitoli (22 September 2021) terkait pemberitaan di online Tabloidskandal.com bertajuk “Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS, PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?”

Menurut Taufiq, pihaknya tak keberatan jika ada pengaduan masyarakat kepada polisi terkait pemberitaan yang ditayangkan media massanya. “Mengadu ke polisi adalah hak setiap warga negara dalam mencari keadilan. Namun begitu, untuk perselisihan masalah berita, tidak serta merta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana tindak pidana umum,” paparnya.

Dia mengingatkan, di dalam Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian disebutkan, bahwa  jika pihak Kepolisian mendapat pengaduan tentang perselisihan/sengketa antara wartawan/media dengan masyarakat, sebaiknya bersaran kepada pengadu agar terlebih dahulu menempuh hak jawab, hak koreksi dan mengadu ke Dewan Pers.

Lebih jauh Taufiq mengatakan, “Selain itu, polisi pun harus melakukan koordinasi dengan Dewan Pers hasil penyelidikan atas pengaduan adanya dugaan tindak pidana untuk menyimpulkan apakah ada unsur pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian.”

Tentang hak jawab, lanjut wartawan senior ini,  pihaknya telah memberi ruang pihak pelapor pada kesempatan pertama. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

“Hak jawab telah ditayangkan Tabloidskandal.com pada 5 Mei 2021 bertajuk: “Gara-Gara Berita Awas Proyek Ilegal Masuki Rumah Raja di Lahan Rampasan Ketua Dewan Adat dan Panglima Berikut Raja Tolitoli, Alex Bantilan Somasi Tabloidskandal,” Jelas Taufiq.

Materi hak jawab, lanjutnya, mengacu pada Surat Somasi Dewan Adat Kabupaten Tolitoli  tertanggal 3 Mei 2021, dan ditandatangani Ketua Adat tolitoli, Drs. Ibrahim Saudah, MBA, PhD; Raja Tolitoli, Moh. Saleh Bantilan, SH, MH dan Panglima Adat Tolitoli, Zaharman yang dialamatkan kepada Tabloidskandal dan infoaktual.

“Saya pikir, setelah kesempatan hak jawab kami berikan, persoalan sudah selesai. Tak berlanjut ke proses hukum lainnya. Hal ini mengingat, yang dipersoalkan Surat Somasi terkait berita yang tayang pada 28 April 2021 berjudul: “Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS, PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?”. Sebab, menurut hemat saya, berita itu merupakan hasil investigasi dan proposional. Sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Pers, di mana pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Di akhir judulnya pun ada tanda tanya, yang mengartikan bukan vonis atau suatu fitnah,” ungkap Taufiq.

Lebih lanjut dia berharap pihak Polres Tolitoli untuk sementara tidak memproses penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut setelah pihaknya memberikan hak jawab. “Sebaiknya diarahkan kepada mereka mengadu ke Dewan Pers, sebagai pintu masuk penyelesaian perselisihan/sengketa antara wartawan dengan masyarakat. Saya pikir pihak Polres Tolitoli lebih bijak dalam menyikapi pengaduan ini,” pungkasnya. 
(H. Sinano Esha)
Berita Terkait
Berita Lainnya