,
31 Mei 2019 | dibaca: 909 Kali
Kadis Cipta Karya KKT Tidak Transparan
noeh21


Saumlaki, Skandal

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Adrianus Sihasale ST.MT memberikan penjelasan tidak transparan terkait  IMB untuk bangunan hotel milik Jemy Angker di kawasan Kota Saumlaki, di sisi  kafe Buritan.

Padahal, saat Skandal mengklarifikasi pihak hotel sudah melunasi pembayaran IMB, namun izin belum juga dikeluarkan. 

"Izin belum dikeluarkan, karena bertentangan dengan tata ruang kota KKT," ungkap Kadis Adrianus Sihasale ST.MT memberi alasan.  

Bahkan, dari bincang-bincang dengan Skandal, Kadis juga selalu mengangkat bahu setiap kali diajukan pertanyaan soal seluk beluk IMB.

Mantan Kadis, PU KKT Ronny Watumlawar menyebutkan atas nama Jemy Anggrek pemilik hotel yang sementara membangun, tercatat sudah menbayar IMB sejak 2016 lalu.




 "Namun  dinas PU punya kewajiban cuma memberikan rekomendasi saja. Yang  bisa mengeluarkan ijin IMB adalah dinas PTSP," tutur mantan Kadis ini 

Menurut Watumlawar, Dinas PU tidak punya kewenangan mengeluarkan IMB,  tugas  survei lokasi dan menghitung volume ruang yang digunakan serta analisa gambar dari bangunan yang akan dibangun.

"Lalu menghitung biaya untuk retribusi IMB, dan  hasil hitungannya dijadikan dasar untuk pemilik bangunan mensetor ke kas daerah dan  menyerahkan bukti setor ke dinas PU yang mengeluarkan rekomendasi sebagai rujukan  pemilik bangunan memproses IMB pada  Dinas Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu," tutur Watumlawar.

Meski Watumlawar  mengakui atas pembayaran tersebut, tapi kenapa  Sihasale memberikan penjelasan bertele tele.

Padahal,  mantan Kadis perizinan Damy Lamere mengakui pihaknya sudah mengeluarkan IMB ke pihak Jemy angker tahun 2018. "Jadi yang bersangkutan juga masih mengurusin ijin Amdalnya," tegas Lamere.

Lamere juga sangat menyesalkan sikap Kadis Cipta Karya yang menyatakan  belum mengeluarkan IMB.

"Kalau belum memberikan ijin, kenapa harus terima uangnya? Kan katanya bertentangan dengan ruas kota, kenapa terima pembayaran," ungkap sumber Skandal yang berharap  pelayanan perizinan harusnya ditangani secara profesional. (TAN 1)
Berita Terkait
Berita Lainnya