Ada Pembalakan Kayu di Wilayah IUP PT. BDM, APH Diminta Tindak Tegas Pelaku

Morowalu, Skandal

Faktor alam selalu menjadi alibi pemerintah daerah (Pemda) sebagai penyebab banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Masyarakat  desa Lele, Dampala dan Siumbatu, tidak percaya dengan pernyataan Pemda kala itu.

Hal ini yang mendorong Pemerintah Desa terdampak banjir bandang membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab bencana yang sebenarnya di wilayah desa mereka. Pasalnya, di depan mata, material lumpur dan kayu gelondongan memasuki perkampungan ditiga desa tersebut kala banjir melanda. 

“Benar saja, berdasarkan hasil investigasi lapangan pasca banjir bandang yang melanda desa Lee, Dampala dan Siumbatu di Kecamatan Bahodopi, tim investigasi menemukan ada sejumlah aktifitas penambangan perusahaan dan pembalakan kayu di wilayah hutan Bahodopi, khususnya diwilayah IUP PT. BDM,” kata Kepala Desa Lele, Junaedin selaku ketua Tim Investigasi korban banjir bandang Morowali, Senin, 12 Agustus 2019.

Di lokasi IUP PT. BDM tersebut, tepatnya di areal bukaan 4 blok 8 ditemukan ratusan kubik kayu. Bukan hanya dalam bentuk gelondongan, kayu yang ditemukan sudah diolah menjadi balokan. Padahal, tidak dibenarkan, tetapi APH dan Dinas Kehutanan belum ada tindakan tegas bagi pelaku pembalakan kayu di wilayah tersebut.

Selain aktivitas penambangan, pembalakan kayu di wilayah IUP PT. BDM penyumbang penggundulan hutan yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir di wilayah Bahodopi. 

“Jangan selalu menyalahkan alam, sementara kita sudah puluhan tahun di sana banjir yang melanda tidak separah kali ini,” ungkap Junaedin.

Sehingga, dalam pernyataan sikap, kami menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut dan menindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku kepada para pelaku pembalakan kayu di wilayah hutan Bahodopi.

“Pada poin keenam, kami meminta agar Eliaser selaku kepala tehnik tambang harus angkat kaki dari bumi Morowali dan usut tuntas kasus pembalakan kayu di blok-blok areal ijin penambangan PT. Bintang Delapan Mineral sampai pada pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.

Menanggapi hasil investigasi tim desa korban banjir, Eliaser selaku Kepala Teknik Tambang mengatakan, bahwa kasus ini sudah berproses dan wasitnya harus pemerintah. 

 "Persoalan ini akan kami diskusikan dengan teman-teman tim Humas maupun tim hukum kita dan kami sampaikan ke pimpinanb," ujarnya.

“Apapun yang akan menjadi rekomendasi baik pemerintah maupun tuntutan masyarakat, tetap akan kami bahas di tim internal kami. Semua fakta lapangan yang menjadi temuan, ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, termasuk kinerja para kontraktor PT. BDM, yakni PT. Tanjung Putia dan PT. BMJ,” jelasnya.

Saat disinggung terkait jual beli kayu dan dugaan ekspor kayu ke Cina, Eliaser membantah hal itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Ia mengaku, kayu-kayu yang masuk digunakan untuk bantalan prodak nikel kita diatas kapal sebagai pengganjal. 

“Kami tidak berbisinis kayu, apalagi untuk ekspor. Hanya saja spesipikasi untuk ekspor prodak kami mengharuskan demikian,” terangnya. (Rina M/Wardi)