Pati, Skandal
 
Ontran ontran atas kebijakan Bulog kabupaten Pati yang di tuduh merugikan petani kabupaten melalui BPNT (Bantuan pangan non tunai) membuat para wakil rakyat di gedung Taman sari Jepara berang.

Kenapa? Dewan perwakilan rakyat kabupaten Jepara menuduh Bulog (Badan urusan logistik)yang memonopoli Bantuan Pangan Non Tunai itu bermain api. Sebab atas permainan monopoli beras  via Bpnt itu petani di kabupaten Jepara yang di suplai oleh Bulog yang bermarkas di samping pengadilan negeri Pati itu merugikan petani di Jepara.
Pada Rabu 02/12/2020.

Dewan perwakilan rakyat kabupaten Jepara yang di motori oleh Junarso mengundang pengurus pwo Jepara yang beberapa pekan melakukan investigasi adanya dugaan penyimpangan Bpnt di Jepara.

"Bantuan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di lakukan oleh pemerintah justru mengundang polemik di kabupaten jepara yang secara tidak langsung mengagetkan kita sebagai wakil rakil rakyat"tegas anggota dewan dari PDIP.

Drs Junarso yang juga wakil ketua DPRD Jepara menyayangkan kinerja dinas sosial kabupaten Jepara yang secara langsung menangani progam pemerintah BPNT yang justru melibatkan Bulog kabupaten Pati.

Sementara atas undangan audensi itu di hadiri sejumlah pengurus pwo Jepara serta satgas GNPK Jepara ( gerakan nasional pemberantasan korupsi)dan sejumlah awak media online di Jepara.

Dalam acara tersebut Drs Junarso meminta Dinas sosial Jepara segera memutus hubungan suplai beras yang dilakukan pihak Bulog Pati, mengingat Bulog Jepara dirasa masih mampu untuk mengendalikan hal ini.

Junarso menambahkan "Kalau suplai ini tidak di putus maka petani di Jepara akan semakin tersudut dan merasa tidak diikut sertakan dalam progam Bpnt berikutnya,"ujar dewan dari partai berlogo banteng mencereng.

Kemudian hasil investigasi GNPK dan PWO Jepara yang di motori Ali Ahwan,pada saat investigasi didesa Tulakan RT/RW/03/06/ mendapati beras yang tidak layak konsumsi.(@jipwojtg)