Polres Muratara Didesak Usut Kasus Dugaan Penilepan Dana BLT dan Kadus
Rabu, 07 September 2022 | Dilihat: 913 Kali
Identitas Kadus dan Surat Laporan ke Polres Muratara
Laporan : Edi Suryadi
Editor : H. Sinano Esha
MUSI RAWAS UTARA –Tabloidskandal.com ll Ulah oknum Kepala Desa (Kades) Pulau Kidak, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel), berinsial Bhr sudah dilaporkan ke polisi, DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, tapi sejauh ini belum ada tindak lanjutnya.
Demikian dikatakan Tholip dan HB, Kepala Dusun (Kadus) Desa Pulau Kidak, terkait tindakan Kades Bhr yang diduga menilep duit bantuan langsung tunai (BLT), tidak membayar stafnya, tujuh orang Kadus, guru ngaji, perlindungan masyarakat (Linmas), guru Paud, yang jumlahnya terbilang banyak.
“Ada tujuh Kadus gajinya belum dibayar, tahun 2020 tiga bulan, tahun 2021 enam bulan, dan pada 2022 dari awal tahun belum dibayar sama sekali,” paparnya kepada awak media, Senin (5/9/2022).
Menurut Tholib, BLT yang belum dibagikan kepada warga kurang mampu untuk tahun 2021 terbilang tujuh bulan, dan tahun 2022 yang baru dibayar kan hanya tiga bulan.
Selain itu, lanjutnya, Kades tersebut juga pernah membuat spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pengembangan jalan sepanjang 1.000 meter. Tapi yang dikerjakan tak lebih dari 400 meter saja, tak sesuai dengan RAB.
Pada kesempatan itu, Tholib perlihatkan lembaran surat pernyataan dari tujuh Kadus yang gajinya belum dibayar.
“Gaji dan tunjangan kami belum dibayar. Karena hak kami belum diselesaikan, ya terpaksa oknum itu dilaporkan,” ungkapnya, dan dibenarkan oleh HB yang mendampingi.
Dua Kadus Desa Pulau Kidak itu berharap pihak yang berwenang dan aparat Polres Muratara mengusut dan menyelesaikan dugaan penilepan dana oleh oknum Kades, terlebih menyangkut hak orang lain yang terabaikan.
“Kami menuntut keadilan, jika ada pelanggaran hukum, mesti diselesaikan sesuai perundang-undangan,” tegas Tholib diakhir penjelasannya.
Awak media berusaha melakukan konfirmasi, baik kepada Kades Bhr maupun para pihak terkait, namun sejauh ini mendapat kejelasan.
