Jakarta, Skandal
Empat bulan sebelum Pemilu, tepatnya Januari 2019, Presiden Jokowi begitu sumringah. Lewat instagramnya, dia menyebut ratusan gerbong kereta api buatan Indonesia akan rutin melintasi rel-rel di Bangladesh.
Maklumlah, saat menulis istagramnya itu, PT Industri Kereta Api (INKA) sebagai pemenang tender pengadaan Juli 2017 lalu, mulai mengekspor perdana 15 kereta penumpang, dikirim dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Bangladesh.
Sesuai tender, total ekspornya mencapai 250 gerbong kereta senilai 100.89 juta dollar AS. Dari 250 itu, tercatat 50 kereta api tipe BH (Broad Gauge) dan 200 kereta tipe MG (Meter Gauge).
Selain ke Bangladesh, PT INKA pula mengerjakan pesanan sebanyak 438 kereta LRT Jabotabek pesanan PT KAI, rangkaian kereta buat Filipina dan menggarap potensi di Srilanka.
Di dalam negeri, obsesi Jokowi membangun kereta api, patut diberi acungan jempol. Mantan Walikota Solo ini, ingin menyatukan Nusantara lewat kereta api. Tak heran, infa struktur kereta api, terus dikebut, termasuk membangun kereta api cepat Jakarta Bandung.
Sebagai ilustrasi, lihat saja target pemerintah membangun rel kereta selama 2015 - 2019 sepanjang 3.258 kilometer. Dana yang digelontorkan sebesar Rp 233 triliun, sebanyak 27 persen atau Rp 62.5 triliun dari APBN. Sisanya, 73 persen atau senilai Rp 171,7 triliun dari pendanaan alternatif.
Namun, karena soal pendanaan, target pun direvisi. Panjangnya rel hanya 1.349 kilometer dengan dana Rp 127 triliun, 71 persen atau Rp 90 triliun dari APBN. Sisanya, 29 persen atau Rp 36 triliun dari swasta.
Eh, itu pun sulit direalisasikan sehingga targetnya diturunkan, jadi 1157,7 kilometer dengan pagu yang bisa didapatkan.
"Rencana strategis di perkeretaapian karena masalah pendanaan," jelas Dirjen Perkeretaapian, Ir Zulfikri, seraya menyebut pembangunan itu meliputi jalur baru, jalur ganda dan reaktivasi.
Meski triliunan, namun "kue" kereta api, tidak meretas kepada para pengusaha menengah, kecil dan lokal. Melainkan hanya dinikmati BUMN dan segelintir pengusaha nasional.
Wapres JK sempat mengkritik proyek kereta api Sulsel karena dinilai tak effisien
Sebab, nilai satu proyek sengaja dibikin paket besar minimal Rp 100 miliar. Sebuah nilai yang tak terjangkau pengusaha swasta kebanyakan.
Pasalnya bukan tak mampu mengerjakan proyek, tapi KD (kemampuan dasar) perusahaan tak bisa mengikuti tender.
Akibatnya pengangguran merebak disana-sini, karena perusahaan yang jumlahnya ratusan tersebut biasa memperkerjakan ribuan karyawan. Dampak lainnya para pengusaha material sepanjang kawasan proyek gulung tikar karena tak lagi dapat pesanan kontraktor. Maklum proyek yang dikerjakan BUMN material dipasok anak perusahaan.
Eh, di tengah tiarapnya kalangan swasta kecil, ada cerita yang tidak sedap. Kabar yang beredar, petinggi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian bakal jadi Target Operasi (TO) penegak hukum.
Kenapa?
Sumber hanya mengangkat bahu sambil menggelengkan kepala.
Sementara itu Skandal yang mencoba konfirmasi soal paket besar kepada beberapa Kepala Balai Tehnik Perkeretapian yang ada diberbagai daerah sulit memperoleh akses. Begitu pula di tingkat pusat, Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian menutup pintu rapat-rapat. Stafnya dengan sigap selalu mengatakan yang bersangkutan tidak ada di tempat (tim)
