Tutup Menu

Konflik Perizinan Pelabuhan Jetty Masih Bergulir

Senin, 16 Mei 2022 | Dilihat: 108 Kali
Persoalan Izin Pelabuhan Jetty di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Belum Berkesudahan (foto istimewa)
    
Pelapor : Risnawati Maharaja
Editor   : H. Sinano Esha

MOROWALI –Tabloidskandal.com ll Pemerintah Kabupaten (Kab) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menutup sementara aktivitas pelabuhan Jetty milik PT Tiran Indonesia (PT TI) sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dan terkait kegiatan bongkar muat tambang nikel dipantau oleh Kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri Morowali.

Demikian disebutkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Morowali dengan pihak managemen PT TI pada tanggal 11 Mei 2022, berkaitan dengan sengkarutnya persoalan izin penempatan tambat tongkang pelabuhan yang terletak di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, yang berbatasan antara Provinsi Sulteng dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Sementara, hingga saat ini, perizinan untuk itu masih berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulteng.  

“Dalam draft rapat dengar pendapat sudah dikemukakan beberapa poin yang harus dilakukan PT TI perihal perizin, dan pihak pemerintah daerah (Pemda) Kab. Morowali akan menunggu serta terus memantaunya,” kata Ketua DPR Morowali Kuswandi ketika dihubungi Tabloidskandal. com melalui telepon selulernya, Jumat,(13/5/2022).

Sebagaimana hasil RDP sebelumnya, pada 22 april 2022 yang di gelar di Swissbel Hotel Kendari, Sulteng, pihak Pemda bersama PT Tiran telah menyepakati beberapa poin. Di antaranya, komitmen pengajuan izin harus melalui pemerintah Kab. Morowali, termasuk pembayaran pajak mineral bukan logam, dan pihak perusahaan juga akan tetap mematuhi kaidah lingkungan di batas wilayah Morowali.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, seperti tertulis dalam draf RDP, sebagaimana pengakuan PT TI telah terbukti secara sah dan sengaja, melakukan aktivitas bongkar muat, atau telah membangun terminal khusus di Desa Matarape tanpa terlebih dahulu membuat izin. Dengan begitu, dipastikan perusahaan itu tidak memiliki izin terminal khusus.

Di dalam draf  tersebut juga disebutkan, bahwa berdasarkan bukti yang didapat Tim DPRD Morowali ketika melakukan peninjauan lapangan, adanya surat Dinas Perikanan tertanggal 11 maret 2019 perihal informasi lokasi pemanfaatan laut yang ditunjukan kepada Direktur PT. Tiran Indonesia. Termasuk permohonan peta zonasi kegiatan pembangunan terminal khusus di Desa Lameruru, Kecamatan Langkikima, Kabupten Konawe Utara, Sulteng.

Sementara itu, menurut Bupati Morowali Taslim, hasil RDP sudah final dan harus dilaksanakan, khususnya masalah tapal batas wilayah Morowali mesti mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

“Sikap Pemda Morowali sudah final, hasil RDP semua sudah tertuang tidak ada persoalan lagi,” tegas Bupati kepada Tabloidskandal.com ketika dihubungi melalui telepon genggam, Jumat (13/5/2022).

Pihak PT TI, Hasrun dari bidang hukum, ketika dikonfirmasi melalui whatsaap mengatakan akan mempelajari hasil (draf) RDP tersebut.

 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com