Tutup Menu

Rusia Menyerang, DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI dari Ukraina

Sabtu, 26 Februari 2022 | Dilihat: 70 Kali
Konflik Terbuka Rusia-Ukraina, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari Desak Pemerintah Indonesia Lindungi WNI di Ukrania (foto istimewa)
    
Laporan : Ajie Jahrudin
Sumber  : Humas DPR RI

JAKARTA –Tabloidskandal.com ll Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari, meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk bergerak cepat melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina untuk berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ) Kyiv dan mengambil langkah segera atau bila perlu pemberitahuan ke negara terdekat yang aman.

“Eskalasi di Ukraina begitu cepat dan rentan terjadi banyak korban, karena data KBRI Kyiv ada 138 WNI yang harus segera dilakukan pengamanan hingga bila diperlukan aktuasi terdekat yang aman,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (25/2/2022) ).

Menurut dia, membaca eskalasi yang cepat dan besar di Ukraina, Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Ukraina dan Rusia. Kedekatan tersebut terbentuk baik dengan hubungan negara sahabat, perdagangan hingga investasi. Karena itu, berdasarkan amanah konstitus,i Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.

“Sesuai amanah konstitusi, kita diminta berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik,” Kata Kharis.

Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, lanjutnya, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional, seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB agar Rusia dan Ukraina segera menyudahi konflik bersenjata sebelum jatuh lebih banyak korban.

Selain itu, Kharis juga mendukung sikap Kemenlu RI agar Rusia Mentaati hukum internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan pengelolaan suatu negara.

Jadi, menurut dia, DPR dalam berbagai kesempatan selalu mendukung sikap Politik Luar Negeri Kemenlu RI agar setiap negara merupakan wilayah integral satu negara dan penerapan hukum Internasional.
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com