Tutup Menu

PKS Tolak Penundaan Pemilu 2024

Jumat, 14 Januari 2022 | Dilihat: 98 Kali
Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al Jufri dan Jajaran Petinggi PKS (foto istimewa)
    
Pelapor : Ajie Jahrudin
Editor    : H. Sinano Esha

Jakarta –Tabloidskandal.com ll Salah satu dari tiga poin hasil Musyawarah Majelis Syura (MMS) VI di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/01), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah menolak Pemilu 2024 ditunda.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al Jufri dalam jumpa wartawan di tempat yang sama seusai acara MMS. “PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024, serta menolak berbagai ide apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,” sebut Salim.

Juga dikatakan, PKS menyerukan agar para elit politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat Reformasi.

“PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat Demokrasi dan semangat Reformasi 1998,” katanya.

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidensial Treshold 20 persen, serta membuka diri dalam Koalisi Pemilu 2024.

“PKS mendukung Judicial Review Presidential Threshold di MK. PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi, sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” papar Salim.

Pada bagian lain dikatakan, bahwa PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa untuk membangun titik temu dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. 

Tentunya, lanjut dia, calon pemimpin bangsa yang nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, konsen terhadap sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing.

“Selain itu, tentunya mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa, dan tidak memecah belah bangsa,” pungkas mantan Menteri Sosial di era Kabinet Indonesia Bersatu II itu.

 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com