Gara-Gara Postingan, Warga Saumlaki Terancam Dipidanakan Ketua DPRD

Saumlaki, Skandal

Postingan  Nik Besitimur dalam Grup Suara Rakyat Tanimbar ( SRT ), Minggu,5/1, membuat Ketua DPRD KKT  akan mengambil langkah hukum,  melaporkan Nik Besitimur ke Polres KKT Saumlaki.

"Saya akan melaporkan dia ke Kapolres Saumlaki. Cuma saya masih menunggu tim Advokasi dalam mengkaji postingan tersebut. Bila terbukti  memenuhi unsur pidana maka saya akan melaporkan  ke pihak Polres KKT," tutur Omans, panggilan  Ketua DPRD Jaflaun Batlayery SH melalui telepon seluler,Senin 5/1.

Menurutnya, Nik Besitimur harus mempertanggung jawabkan postingannya yang memvonis pimpinan   DPRD itu sebagai boneka,  lelucon, pelawak politik, pion politik  dan seterusnya harus dipertanggungjawabkan.

"Mestinya dia mempertanggung jawabkan itu. Postingannya itu secara pribadi saya tidak terima," jelas Ketua DPRD KKT.

Bahkan, banyak menyebut, bila benar Ketua DPRD KKT  melaporkan Nik Besitimur ke pihak Polres KKT menjadi sejarah baru di bumi yang bertajuk Duan Lolat  DPRD  mempidanakan rakyatnya sendiri.

Namun tudingan itu di bantah Ketua DPRD. Dia menyebutnya sebagai negara hukum mengatur   dan melindungi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara  

"Jadi bukan soal wakil rakyat melapor rakyatnya,misal Ada orang yang datang menampar saya,karena saya DPRD saya tidak bisa melapor ke Polisi ?" Salahkah  itu," tanyanya dengan nada tinggi  

Dia menambahkan, sebagai negara hukum, setiap warga  bebas berekspresi,  tapi jangan sampai menimbulkan perbuatan yang tidak  menyenangkan dan merugikan orang lain. Apalagi memfitnah dan mencemari Pimpinan DPRD ( Ketua dan Wakil Ketua 1 ) serta Lembaga DPRD.

"Itukan dijamin oleh hukum. Presiden saja bisa melapor akibat tudingan abang becak dan lain - lain, agar semua orang mempunyai kesadaran hukum, dan etika," uraiKetua DPRD.

Yang jelasnya, menurutnya,silahkan ber medsos,tidak  ada orang  yang melarang. Tapi memvonis orang,M  memfitnah orang, itukan pelanggaran hukum. Kita sebagai warga negara yang taat akan hukum, wajib menjunjung harkat dan martabat serta kebebasan setiap orang,Tapi bukan sebaliknya sewenang - wenang menyalipkan pribadi maupun lembaga DPRD di depan publik," tutur  Ketua DPRD.

Dijelaskan,  bila teman - teman ingin bertanya , silahkan datang  ke DPRD, akan dijelaskan situasi dan dinamikanya seperti apa? Tetapi jangan menjustis  pimpinan DPRD begini dan begitu.

"Salah, kalau saya tidak mengambil langkah tegas secara hukum, maka lembaga DPRD yang terhormat ini akan menjadi bulan - bulanan dan seenaknya, terus dilecehkan. Itu tidak benar, kita kan negara hukum, menjamin kebebasan tapi menghormati toleransi antar sesama kita dengan menjunjung kehormatan masing - masing orang, baik secara individu, status maupun lembaga," urainya panjang lebar.

Ketua DPRD mengaku sudah menghubungi  bersangkutan, langkah proaktifnya datang untuk klarifikasi bahwa maksudnya seperti ini.

"Tapi sampai sore hari ini tidak ada langkah - langkah yang di lakukan, atau proaktif maupun  klarifikasi yang di sampaikan  bersangkutan sampai sore hari ini. Jadi kalau ada bahasa DPRD melapor rakyat, salah itu. Yang benar, DPDR lagi melaksanakan proses penegakan hukum," tandasnya. ( TAN 1 ).