Tutup Menu

Soal Transparansi, Kabiro LPPBMN  Kemenhub Belum Bisa Diklarifikasi

Selasa, 14 Januari 2020 | Dilihat: 3093 Kali
    


Jakarta, Skandal

Lagi, Kementerian Perhubungan digoyang soal transparansi menyusul tudingan proyek Rel Stasiun Bekasi sarat persengkolan.

Adalah M. Tohir,  Ketua Forum of Monitoring Budget Development yang mengumbar persoalan tersebut.


Harno Trimadi, Kabiro LPPBMN


Dalam suratnya bernomer 378/DPP-LSM-P2AP/Kir/XI/2019 tertanggal 5 November 2019, Tohir menduga pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Bekasi sampai Cikarang, proyek dengan nilai HPS Rp 47.911.150.760,00, sengaja diplot buat PT GKM.

Padahal, perusahaan yang berkantor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan itu tidak punya kemampuan dasar  mengerjakan proyek dengan pagu sebesar itu. 

Begitupun dari sisi pengalaman kerja kurun 4 tahun terakhir, berdasar situs LPJK net, PT GKM tidak memenuhi syarat.

"Kami menduga persengkolan itu sudah dimulai dari awal, maka dikhawatirkan kelanjutan mutu paket pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi," tulis Tohir dalam suratnya. Dia juga menuding PT GKM melanggar fakta integritas bersama.

Sementara itu, Rode Paulus Gagok Pudjiono S.Sit.M.T, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Wilayah Jakarta Banten, saat dikonfirmasi menilai surat Tohir salah alamat.

Alasannya, pelaksanaan lelang bukan balai Jakarta-Banten, tapi biro LPPBMN, yang secara struktur berada di bawah Sekjen, Salah satu tugas biro ini mengelola tender, seluruh proyek yang ada di kementrian ini

Penelusuran Skandal, sas-sus menyebukan PT GKM itu direkturnya, BMS,  bukan seseorang dengan inisial Nd  yang kabarnya pendatang baru di bisnis perkeretaapian

"Dia pasti menolak, karena GKM itu punya orang lain," jelas sumber di perkeretaapian. Dia juga menyebut soal pinjam perusahaan itu hal biasa.

Sementara itu, Harno Trimadi ST, MT, Kepala Biro LPPBMN (Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara) belum bisa diklarifikasi soal tudingan PT GKM tidak memenuhi syarat mengelola proyek yang HPS-nya senilai Rp 47 miliar. Sedang GKM hanya kisaran Rp 4 miliaran.         

Sejauh ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek ini yang notabene adalah anak buah Rode, yang diduga juga ikut terlibat, belum bisa di konfirmasi (Tim)

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com