Siapa Mafia Beras Penyuplai Bantuan Pangan non tunai/ BPNT Di Jepara?

Jepara, Skandal

PWO Jepara membentuk tim investigasi terkait  progam pemerintah pusat bantuan pangan non tunai/PPNT menyusul hebohnya beras tidak layak konsumsi yang di terima warga RT 03 RW 06 Dukuh Kedondong, Desa Tulakan Donorojo, Jepara,18 Agustus 2020. 

Tim PWO langsung  menyambangi DINSOSPERMADES untuk minta keterangan siapa saja yg  menyuplai beras untuk bantuan pangan non tunai/BPNT di Jepara, khususnya beras. Data yang diperoleh PWO di lapangan,  penyuplai beras tersebut  Perusda dan Bulog.

Saat tim PWO mendatangi Perusda Jepara meminta data daerah mana saja yg di suplai bantuan BPNT oleh Perusda, khususnya beras, melipuru  Kecamatan Welahan, Kalinyamat, Pecangaan, Nalumsari, Mayong, Kedung  tahunan, Mlonggo, dan Jepara kota.

Karena Donorojo tidak tercantum, tim PWO langsung menyambangi Bulog Jepara yang terletak di Desa Rengging. Salah satu pegawai Bulog yang tidak mau disebutkan namanya memaparkan, bahwa Donorojo dulu memang dipegang oleh Bulog dan beberapa kecamatan lainnya

"Pertama kita nyuplai Kecamatan Donorojo, Bangsri, dan Keling, kemudian Dinsos menyuruh untuk menambah kecamatan Kembang dan Pakis Aji. Kami mengikuti perintah tersebut, dan semuanya itu  hanya lewat arahan tanpa MOU, tetapi terakhir Bulog jepara menyuplai beras 
untuk BPNT adalah di bulan mei, sedangkan Juni, Juli, Agustus sudah di ambil alih oleh Bulog Cabang Pati,"tuturnya.
 
Salah satu anggota PWO langsung melontarkan pertanyaan kenapa diambil alih oleh Bulog Pati, apakah Bulog Jepara tidak mampu lagi untuk menyuplai, atau berasnya tidak sesuai SOP, bukannya dengan adanya penyuplaian dari Bulog Jepara maka secara langsung bisa menyerap petani-petani lokal yg ada di Jepara, kenapa malah diisi dari luar daerah?

Pegawai bulog pun menjawab "Kami mampu  untuk menyuplai beras lagi, hanya saja kami  mengikuti perintah dari cabang Pati, dan kami juga khawatir dengan adanya peraturan yang berubah-ubah dari Dinsos," ucapnya(***)