Program 100 Hari Kerja, Dinas Pendidikan KKT Gelar Kegiatan Dana BOS

Saumlaki, Skandal

Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menggelar kegiatan dengan tema Pembinaan Penguatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel, di Aula Kantor Agama, Kamis kemarin, 24/10.

Kegiatan tersebut selain mewujudkan Progran 100 Hari Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Penguatan Manajemen dan Sumberdaya Manusia,Keuangan dan Sarana Prasarana. 

Kegiatan tersebut menghadirkan   seluruh Bendaraha BOS Dan BOSDA Sekolah Dasar ( SD )  maupun Sekolah  Menengah Pertama  ( SMP ) Se Kapupaten Kepulauan Tanimbar,( KKT ).

Dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas, kemudian teknisnya dilanjutkan  Sekretaris Dinas sebagai narasumber tunggal dan tim. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perubahan demi peningkatan mutu pendidikan di KKT sesuai target kami," jelas Fatlolon 

Menurut dia, Dinas Pendidikan harus naik rangking atau naik tingkat sehingga ada perubahan yang positif  ke depan, khususnya dunia pendidikan," ungkap Sekretaris Dinas Fatlolon.

Kegiatan ini juga, lanjut Fatlolon, untuk peningkatan serta  penguatan sumber daya manusia ( SDM ) terkait  pengelolaan anggaran  Dana  BOS Dan BOSDA.

"Sebab  anggaran itu uang negara yang diperuntukan  masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga pengelolaaan anggaran harus  transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan,' tuturnya.

Mengingat anggaran dana BOS dan BOSDA bukan anggaran pribadi, tapi anggaran negara yang diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengelolanya dengan semua stake holder   dalam rangka  meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanimbar yang cerdas. Ini tanggung jawab kita semua.

"Agar transparan, akuntabel, maka kita bentuk  pendapingan dan pengawasan terpadau yang melibatkan semua stake holder baik kabupaten maupun kecamatan, sehingga anggaran tersebut dikelola dengan baik dan benar," lanjut Faolon.

Kegiatan ini juga baru pertama kali diselenggarakan   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama pergantian pimpinan Dan  mendapat sambutan positif Positif Dari Para Bendahara , meski terlihat kaku dan ragu.

"Mungkin karena mereka berhadapan dengan kami  yang baru dengan strategi kami yang baru juga. Tapi pada intinya misi kami pasti baik," tutur Fatlolon.

Dalam memberikan materi tadi  fakta ada sebagian besar Bendahara Sekolah, khususnya  BOS DAN BOSDA tidak di SK kan oleh Bupati, tapi oleh Kepala Sekolah, tanya Skandal. 

Menurut Fatlolon, rilnya ada SK Kepala Daerah terkait SK Bendahara dan Prosesnya diusulkan dari bawah ke atas. Namun dalam proses perjalanan pasti ada pertimbangan pertimbangan Kepala Sekolah untuk nenggantikan Bendahara  mengingat ada Bendahara yang sakit, meninggal dunia dan ada yang sudah dipindahtugaskan. Justru itu kami sudah panggil Kepala Sekolah untuk menggantikan Bendahara Bendahara tersebut  guna kelancaran pencairan anggaran. Sehingga endingnya juga baik dan kami sudah koordinasikan demi menyelamatkan Anggaran untuk peningkatan  pembangunan dan peningkatan pendidikan di KKT,"
jelas Fatlolon.

Ke depan bila ada Bendahara yang menyalahgunakan anggaran Dana BOS DAN BOSDA,tidak transparan Dan  akuntabel, "Pasti kami  tindak tegas sesuai peraturan. Bukan karena kemauan saya Atau bapak Kadis, tapi sesuai aturan.  Itu adalah amanat Undang Undang," tutur Fatlolon mengakhiri.
( TAN 1 )