Musi Rawas Utara Skandal
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, di tengah pandemi COVID19 melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muratara Tahun 2021 melalui Video Conference (VidCon).
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Pertemuan Gedung BPKAD Muratara, Kamis. (16/4) secara langsung dipimpin Bupati Muratara HM Syarif Hidayat
Turut serta dalam kegiatan yang di narasumberi Perwakilan Bappeda Provinsi tersebut, Sekda Muratara Alwi Roham, Ketua DPRD Muratara Efriansyah, Kepala OPD dan Camat di lingkungan pemkab Muratara
Dalam sambutannya Kepala Bappeda Muratara Erwin syarif, juga selaku ketua pelaksana, menyampaikan pelaksanaan musrenbang kali ini, melalui media Video Conference (VidCon)
Ia mengatakan vidcon terhubung langsung dengan Perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel juga sebagai narasumber, serta tersambung di beberapa OPD dan kantor kecamatan untuk diikuti Kepala Desa
“Karena wabah Covid-19 pelaksanaan musrenbang digelar secara VidCon. Namun hal ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam menyusun musrenbang RKPD Kabupaten Muratara Tahun 2021” Kata Erwin,
Sementara itu, Bupati Muratara HM Syarif Hidayat menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan kegiatan penting dalam mengambil keputusan untuk rencana pembangunan
Ia mengatakan musrenbang adalah Titik Temu antara proses perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning process) dan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning process).
“Kegiatan musrenbang lah, kita dapat mencari prioritas pembangunan dari apa yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang kecamatan," kata Bupati
Bupati menjabarkan bahwa perekonomian daerah Muratara sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Muratara sebesar 0,276 dan masuk dalam kategori rendah, artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak terlalu jauh.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Muratara sebesar 3,77 Persen, lebih rendah dari Provinsi Sumsel dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Muratara sebesar 63,75.
Adapun tingkat kemiskinan di Kabupaten Muratara sebesar 19,12 persen di tahun 2019 dan masih berada di urutan pertama tertinggi di atas provinsi dan nasional,
” kita terus bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan, Tentunya perlu komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk menekan angka kemiskinan tersebut” jelas Bupati
Ia juga mengaku bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tentu memiliki dampak yang sangat luas terutama sendi-sendi perekonomian nasional maupun daerah, tak terkecuali di Kabupaten Muratara
Ia menilai beberapa hal akan terjadi seperti Persentase angka kemiskinan yang masih tinggi dan cenderung meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Pelayanan Dasar, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Ekonomi, Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Stabilitas sosial dan Kamtibmas.
Memperhatikan beberapa isu strategis itu maka diperlukan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki untuk dapat menjawab hal tersebut
Namun, lanjut bupati Kita optimis, dapat memenuhi beberapa target pencapaian pembangunan di tahun 2021, antara lain, Pertumbuhan ekonomi antara 4,16 sampai 4,50 persen, tingkat kemiskinan 18,62 persen, IPM di angka 65,00, Rasio Gini 0,258.(Ed).
