,
25 April 2019 | dibaca: 325 Kali
Panwas Kabupaten Malra Harus Tegas
noeh21

Malra, Skandal

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) diminta tegas dalam 
melakukan pleno PPK di 11 kecamatan
Panwas kabupaten malra harus tegas dalam melakukan pleno PPK di 11 kecamatan.




Permintaan itu disampaikan menyusul pleno yang sudah berjalan tiga hari, hanya  menyelesaikan perhitungan di satu  kecamatan dari Kei Besar Selatan Barat berupa pleno DPR RI  hingga DPRD.
Sedangkan 10 kecamatan masih berdebat hingga berita ini diturunkan.

"Panwas Kabupaten Malra lemah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab," ungkap sebuah sumber.

Sebagai bukti, sumber itu membeber hasil pleno C1 Plano dengan C1 KWK tidak cocok, sehingga ada indikasi antara para penyelenggara dan pihak pihak terkait.

"Makanya kami minta kepada pimpinan dan seluruh Panwas Kabupaten Malra  dapat membuka semua peti suara yang ada di 11 Kecamatan Kabupaten  untuk  menghitung kembali hasil pencoblosan kemarin, sehingga bisa dapat terjawab dengan hasil C1 plano," tuturnya.

Jika terbukti ada pihak pihak lain yang sengaja melambungkan atau penambahan suara,  patut  harus diproses sesuai dengan jalur hukum.

Bahkan, bila perlu di proses juga dengan pihak PPK dn KPPS yang melakukan kecurangan agar  semua proses  dapat berjalan aman dn lancar.

Menurut dia, meski sudah 3 hari  pleno kecamatan belum ada satupun yang berhasil, karena  saksi dan Panwas serta PPK selalu saja bertantangan.

"Jadi agar berhasil, lebih baik buka semua peti suara. Hitung satu persatu baru kita bisa tahu PPK, KPPS dan Panwas bekerja jujur," paparnya. 

Selain itu, ada beberapa desa di Kei besar tidak transparan terkait dengan C1 plano. Mereka  tertutup, sehingga ada  indikasi tidak baik," ungkapnya. 

Begitupun jumlah DPT  400, tapi dalam pelaksanaannya jumlahnya lebih 400 DPT. "Karena itu  kepada Panwas Kabupaten Malra  dapat menyelidiki persoalan secara tuntas," jelas sumber mengakhiri. (MI)
Berita Terkait
Berita Lainnya