,
07 April 2020 | dibaca: 254 Kali
Kota Ambon Terbanyak 7 PDP
noeh21


Jakarta, Skandal

Siaran pers Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Maluku menempatkan kota Ambon terbanyak 7 Pasien Dalam Pantauan (PDP), disusul 4 PDP di Maluku Tengah, 3 PDP Tual, 2 PDP di Aru dan 1 PDP di Malra. Jadi total dari 11 Kabupaten di Maluku sebanyak 17 PDP dan 154 ODP 

Dari siaran pers 7/4, pukul 12.00 WIT itu sebanyak 17 PDP hanya 1 orang yang sembuh. Sementara yang tidak terkonfirmasi hanya 1 orang.

Karena itu, Gugus Tugas Covid 19 mengharapkan agar masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah tetap di rumah, menjaga jarak, tidak berkerumun maupun berkumpul di keramaian, mencuci tangan, menggunakan masker dan perilaku hidup sehat.





"Virus corona itu benar-benar pandemik dan sudah menjalar di Provinsi Maluku," jelas Ketua Fraksi Pembangunan DPRD Maluku Momin Refra SH dalam rapat DPRD menyangkut perkembangan dan pencegahan Virus Covid 19.

Dia juga mengharapkan anggaran dana sebesar Rp 10 miliar  dapat didistribusikan secara merata ke semua Kabupaten Malra.

"Kami mengusulkan juga agar DPRD dan Pemda harus punya visi dan mindset yang sama dalam menanggulangi virus Covid 19.

"Sebab, bagaimanapun segala aktivitas kita prioritasnya adalah membangun kesehatan. Jadi sangat prioritas," jelas politikus PKB ini.

Terlebih bagi mereka yang berada di garda depan, seperti kalangan medis, baik dokter, perawat, maka perlu perhatian serius, termasuk memberikan stimulus maupun insentif. Misalnya soal APD. 

Bahkan bukan hanya itu. Dia menyebut soal rumah sakit yang ada di Ambon belum masuk dalam rujukan penanganan Covid 19. 

"Di Provinsi Ambon hanya ada dua daerah, 5 di kota Ambon dan satu di Saumlaki," ungkapnya.

Meski bukan rujukan, namun faktanya digunakan untuk menangani pasien Covid 19. Mereka menangani ODP dan PDP. "Maka perlu perhatian kepada rumah sakit, seperti APD," paparnya.

Refra mengingatkan di April dan Mei ini, ummat Islam akan menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri. "Makanya, Pemda dan DPRD harus memastikan ketesediaan pangan. Jadi perlu memanggil PLN, Bulog dan instansi teknis untuk memastikan," paparnya.

Kedua, Pemda harus koordinasi soal penerbangan dan pelayaran, menyangkut ada keterbatasan. "Tapi juga tidak seperti itu. Bagaimana logistik dan jasa," jelasnya, menyebut logistik merupakan kebutuhan primer.

"Meski ada PSBB, tapi ekonomi harus berjalan," ujarnya mengingatkan jangan sampai Covid 19 itu melulantakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (***)
Berita Terkait
Berita Lainnya