,
03 Juli 2019 | dibaca: 245 Kali
Indria Samego LIPI: Rekonsiliasi Elit di Indonesia Cenderung Bagi-Bagi Kekuasaan
noeh21


Jakarta  Skandal

Indria Samego, pengamat politik dari Peneliti LIPI menilai generasi milenial saat ini  tumbuh dan berproses dalam pendidikan politik yang berbeda dengan masa lalu, ditandai media dan parpol dalam kendali kekuasaan.

"Sementara hari ini kebebasan media dan kebebasan berpolitik sangatlah terbuka," ujarnya.

Makanya, di era digital saat ini semua orang bisa menjadi wartawan, Pemred dan pemilik dalam akun sosial medianya masing-masing.

"Dengan begitu  dukungan secara fanatis dan militan bisa disampaikan lewat media sosial,” kata Indria dalam seminar dengan tema tema Urgensi Rekonsiliasi Pasca Pilpres di KMI, Jalan Salemba Tengah, Jakarta, Selasa (02/07). Seminar itu diselenggarakan Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) dan Kaukus Muda Indonesia (KMI).

Menurutnya, dahulu juga ada tradisi politik melanggengkan kepemimpinan kekuasaan elit. Sehingga  untuk melakukan rekonsiliasi di tingkat elit tidak mudah begitu saja.

“Indonesia tidak punya contoh model rekonsiliasi elit yang baik. Sebab di Indonesia tidak ada tokoh sekaliber Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan. Beliau bisa mempersatukan semua faksi politik, termasuk lawan politiknya yang pernah memenjarakan Nelson Mandela,” ujar Indria.

Menurutnya,  rekonsiliasi harus berdasarkan akar budaya, dari politik kultural menuju struktural. Salah satunya adalah sharing power atau bagi-bagi kekuasaan. Politik di kita ini sangat rumit dan tidak sederhana ketika ingin memformulasikan rekonsiliasi tersebut, tandasnya.

Dia memaparkan, sejak Pemilu 1999 tradisi politik Indonesia adalah koalisi bagi-bagi jabatan. Sementara di era Jokowi saat ini mau menerapkan lupakan 01 dan 02, semuanya menjadi 03 Persatuan Indonesia. Hal ini tidak mudah, sebab Jokowi harus menampung dan mengapresiasi pendukung, parpol dan relawannya. 

Achmad Baidowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai sebaiknya Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

 Sebab katanya, Jokowi – KH Ma’ruf Amin perlu dikontrol secara kuat, agar ada check dan balancing (keseimbangan) antara pemerintah dan partai oposisi.

“Kalau semuanya menjadi bagian pemerintah dan bersatu dalam pemerintahan menjadi tidak efektif. Mungkin salah satu bergabung ke pemerintah tak masalah. Bisa PAN atau Partai Demokrat sudah cukup,” kata pria yang biasa disapa Baidowi.

Politisi asal Pamekasan ini menyayangkan sikap Capres Prabowo Subianto yang belum mengucapkan selamat atas terpilihnya Joko Widodo dan Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Sandiaga Uno sebagai cawapres sudah mengucapkan walaupun dalam keadaan terpaksa, setelah diserang nitizen yang mengatakan ucapan selamat adalah budaya barat.

“Kami pihak Jokowi-Amin paslon 01 menunggu ucapan selamat dari pasangan Prabowo-Sandi secara resmi sebagai wujud kedewasaan berpolitik dan kematangan dalam demokrasi. Semoga dalam waktu dekat bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto,” tandas Baidowi.

Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Konsultan Media dan Politik menilai, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pasti akan menyampaikan secara resmi ucapan selamat kepada presiden terpilih. Kata pria yang biasa disapa Gus Din ini, perlu proses bertahap, karena  kalau langsung diucapkan takut menyakiti pendukungnya yang fanatis dan militan.

“Perlu proseslah, kan tidak mudah mengucapkan begitu saja. Kita tunggu saja ucapan selamat dari Prabowo-Sandi kepada Jokowi-Amin,” kata Gus Din.

Menurut Ketua Umum Presidum Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) ini, Prabowo-Sandi memiliki pendukung yang intoleran dan cenderung radikal dalam keagamaan. Mereka ini, kata Gus Din, sangat tidak suka pada pemerintahan Jokowi dan selalu mendorong-dorong Prabowo bergerak di luar koridor.

“Kelompok radikal dan intoleran ini tidak ingin Prabowo-Sandi diam begitu saja menerima kekalahan. Mereka selalu menekan pasangan Prabowo-Sandi untuk terus melawan dan menumbangkan Jokowi kalau perlu. Tapi Prabowo masih seorang demokrat, tak mungkin melakukan hal-hal di luar konstitusi negara,” jelasnya.

Gus Din juga menilai proses rekonsiliasi sudah menjadi tradisi politik dan menjadi dasar bernegara. Terbukti sejak 22 Juni 1945 di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), sesudah melakukan perundingan yang dipimpin Soekarno sebagai Ketua Tim Sembilan.

“Dahulu hal ini cukup sulit dan rumit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak nasionalis) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak Islam), dan akhirnya mereka kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia, dimana dalam sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal sebelumnya sudah disepakati melalui perundingan bertuliskan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” jelasnya.

Katanya, jika belajar dari rekonsiliasi tersebut, sudah tak perlu lagi dipertentangkan antara relasi agama dan negara, dan relasi Islam dan Pancasila.

“Prabowo-Sandi harus belajar dari sejarah bangsa Indonesia, dimana seorang pemimpin tidak mengedepankan egoisme kelompok. Semua harus berangkulan membangun bangsa Indonesia bersama-sama walau ada yang di luar pemerintahan,” pungkas Gus Din. (Megy)
Berita Terkait
Berita Lainnya