Amir Rumra  Minta  Kejaksaan  Tual Uji Petik Penggunaan Dana Desa dan Bumo di  Malra.

Malra, Skandal

Ketua Komisi l DPRD Maluku Amir Rumra menilai  penggunaan Dana Desa (DD) dan BUMO di Kab Malra banyak bermasalah.

"Makanya pihak aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan pihak Kepolisian harus uji petik di lapangan," tandas Amir Rumra saat dihubungi via selularnya oleh Skandal,27/8.

Rumra menduga banyak mafia laporan pertanggung jawaban, termasuk yang  di laporkan masyarakat, OKP dan aktivis ke pihak aparat penegak hukum harus dapat di tuntaskan. "Biar jadi pelajaran buat yang lain," tegas Rumra.

Rumra, salah satu putra terbaik Kei Besar yang  belasan tahun berkecimpung di dunia politik,  punya banyak pengalaman,  keperdulian buat masyarakat baik kota Tual, Aru dan Kab Malra sebagai wilayah pemilihan.

Rumra yang dari awal terjun masuk dalam dunia politik hingga saat ini masih tetap bernaung  di Partai PKS,  banyak makan asam garam,  manis pahitnya dunia politik. Semua itu bukan sesuati yang  asing lagi.

Rumra mengakui lebih dari 6 bulan dia berada di wilayah dapilnya. Selama itu pula dia menyaksikan langsung, sekaligus melihat dan mendengarkan banyak keluhan masyarakat terkait dengan penggunaan DD dan BUMO,  baik daratan pulau Kei Besar maupun juga Daratan Kei Kecil.

Rumra berharap agar Kejaksaan dan  Kepolisian mengusut tuntas banyak masalah tentang penyalagunaan DD.

Bahkan,  bukan saja di Kab Malra,tapi juga Kota Tual. "Jadi siapa pun yang salah melakukan, DD maka harus ditindak lanjuti ke ranah hukum.

"Dan siapa pun dia salah mempergunakan uang negara,maka harus di seret ke ranah hukum biar jadi efek jera buat yang lain. Kamipun tetap mendukung kinerja pihak aparat penegak hukum dalam mentutaskan korupsi di dua daerah yang kita cintai ini," tutur Rumra.

Selain itu, lanjutnya, sebelum ada DD, pejabat desa maupun Kepala Ohoi tidak mampu membelikan motor dan mobil. Bahkan juga bangunan kos kosan, tetapi yang terjadi di kab Malra banyak Kepala Ohoi dan pejabat Ohoi memiliki mobil Afanza dan sebagainya,  bahkan punys kos kosan.

"Ini yang patut di pertanyakan,ada apa di balik semua ini?" ujarnya.

Mskanya, berulang-ulang dia minta Kejaksaan dan Kepolisian, rekan rekan media bersama sama uji petik dari Ohoi ke Ohoi, "Saya pastikan tentu banyak temuan di lapangan," ungkapnya.

Tetapi bila hal ini tidak di lakukan atau di laksanakan,maka tentu  dianggap  sebuah pembiaran terhadap kejahatan, maka bisa saja para warga bertengkar.

"Sebab faktanya sering terjadi di dua daerah ini. Jadi yang namanya korupsi itu tidak perlu lagi dibiarkan,tetapi sudah saatnya harus di tuntaskan sampai ke akar akarnya," pintanya tanpa pernah kompromi dengan penyalagunaan. Terlebih bila " mengkemplang" uang rakyat (***)