,
06 September 2020 | dibaca: 163 Kali
90 Persen Dana BUMO Di Kei Besar Selatan Barat Bermasalah, Beli Speed Boad dan L 300
noeh21
Skandal daat di Kei Besar Selatan Barat


Tual, Skandal

Sebanyak 90 persen Badan Usaha Milik Ohoi BUMO) di Kecamatan  Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Malra banyak masalah, ditandai minimnya respon terhadap laporan pertanggungjawaban dana dari Kepala Ohoi kepada masyarakat.

"Dari tahun 2016 hingga masuk 2020 rata rata dari 13 ohoi tidak ada respon pertanggung jawaban soal dana," ujar sumber kepada Skandal

Sumber yang tidak mau disebutkan jati dirinya ini menyebut pencairan dana BUMO  tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan masyarakat. Ada membeli mobil L300, speed boat,  bahkan ada yang buat simpan pinjam.

Cuma, dalam simpan pinjam itu, lanjut sumber berbisik,  sampai puluhan juta,tapi hingga saat ini belum ada pengembalian 

"Begitu juga L300 dan Speed Bood agar bisa menambah kas desa. Tapi faktanya mobil dan speed bood demi memperkaya Ketua BUMO dan Bendahara BUMO," jelas sumber.

Fakta ini,  saat media ini melakukan investigasi, selalu jadi keluh kesah masyarakat. Bahkan mereka meminta kepada pihak aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan melakukan "uji petik" di lapangan biar masyarakat langsung menyampaikan keresahan sesuai dengan fakta yang terjadi.

Ketua BUMO dan Bendahara BUMO juga tidak mau mempertanggung jawaban pengelolaan BUMO kepada Kepala Ohoi. Pafahal dana BUMO ini bersumber dari Dana Desa untuk dapat mengelolah demi membantu masyarakat.

"Nyatanya mereka itu acuh tak acuh saja. Ini yang buat masyarakat kecewa terhadap kinerja Ketua dan Bendahara ebaliknya ketika di berikan kepercayaan kepada ketua,sekertaris dan bendahara BUMO. sekaligus para pengurusnya. 

Betdasar catatan, 13 Ohoi di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang bermasalah dengan dana BUMO antara lainOhoi Ngat,Ohoi Ohoilean,Ohoi Uat,Ohoi Weduar 
Fer, Ohoi Watkidat,Ohoi Langgiar,Ohoi Fer,Ohoi Rerean,Ohoi Ngufol,Ohoi Ngafan,Ohoi Hoat,Ohoi Ngurko,Ohoi Hoko

"Masyarakat minta  aparat penegak hukum harus uji petik di lapangan, biarebih tahu penjelasannya lebih detail," sambung sumber.

Selain itu juga terkait dengan pengelolaan Dana BUMO tidak ada keseriusan dari pihak PMD Kab Malra,akhirnya yang terjadi di lapangan semua asal asalan.

Selain Kecamatan Kei Besar Selatan Barat,masih banyak juga di kecamatan lain baik di Daratan Kei Besar maupun juga di Daratan Kei Kecil. Juga terkait dengan kinerja Kepala Kepala Ohoi, karena banyak saluran bantuan di lapangan tidak tepat sasaran, termasuk dengan penggunaan Dana Desa.
Berita Terkait
Berita Lainnya