,
14 Februari 2020 | dibaca: 240 Kali
H.Juri Ketua LMDH Definitif Minta H.Poniran Surat Pernyataan Minta Maaf
noeh21


Skandal, Banyuwangi

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) definitif H.Juri memberi peluang pada mantan Ketua LMDH Wonoasri H.Poniran Irfan meminta maaf terkait kasus penyalahgunaan wewenang terhadap penandatanganan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK ) tani kopi Tahun 2019. 

Musyawarah yang berlangsung di Aula Pendopo Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru,Banyuwangi Jawa-Timur,pada Jum'at (14/2/2020) selain melibatkan kepala desa ( Kades ) setempat,hadir juga,anggota LMDH Wonoasri ,koordinator PPL,anggota Perhutani Banyuwangi Barat dan kios pengecer pupuk Kalibaru






Pada kesempatan itu H.Juri bersikukuh agar kasus tersebut diproses secara Hukum. " ini menyangkut penyalah gunaan wewenang sebuah kelembagaan yang ada di desa. Secara legalitas saya merupakan ketua LMDH yang sah sesuai Surat Kepuusan (SK) No.188/01/429.521.05/2017,tertanggal 3-Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh kades Banyuanyar,kok bisa nya mantan ketua LMDH ikut menanda tangani RDKK,ini ada kepentingan apa " ujarnya.

" Terkait tersebut,saya dan pengurus LMDH Wonoasri masih memberi kesempatan kepada H.Poniran Irfan untuk segera bikin surat pernyataan permintaan maaf. Jika permintaan ini diindahkan,kami akan membawa kasus ini ke ranah Hukum. Dan kami mengharap terkait aset-aset yang ada di mantan ketua LMDH,seperti halnya stample dan lain-lain agar diberikan pada Pemerintahan desa (Pemdes), agar hal ini tidak terulang kembali " imbuh H.Juri.

Sementara itu kades Banyuanyar H. Supardi menyambut baik pernyataan ketua LMDH Wonoasri,ia berharap kedepan tidak ada lagi kejadian seperti ini. " kedepan saya berharap tingkatkan komunikasi antara Pemdes dan LMDH Wonoasri,agar masalah seperti ini tidak terulang kembali " pungkasnya. (MS)
Berita Terkait
Berita Lainnya