,
05 Oktober 2019 | dibaca: 167 Kali
Audiensi KWRI dan Inspektorat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pontianak.      
noeh21
   

Pontianak Skandal
                
Audiensi Dana Alokasi Khusus tersebut berlangsung di ruang Kantor Inspektorat Jl. Rahadi Oesman No 3 Pontianak jam 09.00 Jum'at. 4.10.19

"Dalam audiensi turut hadir Kepala Inspektorat Kota Pontianak Sri Sujiarti, SH. M. Si, Inspektur Pembantu Wilayah II Iranda, SH, Ketua DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kalimantan Barat Drs. H. Mukhlis, Budi Gautam dan Media serta Tim investigasi DAK tahun 2019. 




Dalam audiensi tersebut, Sri Sujiarti mengharapkan, sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Dana Alokasi Khusus sudah ada juknisnya.      
       
"Mereka tidak bisa melanggar juknisnya yang intinya seperti itu dan atau dengan harapan kedepannya pembangunan yang ada di Kota Pontianak berkualitas sesuai dengan speach yang ada berkoordinasi dengan Diknas maupun pihak lain - lain sepanjang itu koridornya memang harus di jalankan dari kebenarannya," tuturnya.

Kemudian menjaga kualitas dan sesuai peraturan undang - undang yang berlaku wajib dilakukan Kota Pontianak. 

"Mudah - mudahan sesuai dengan tujuan DAK itu sendiri, karena kita bicara DAK kependidikan, maka harapannya anggaran yang di luncurkan ke Kota Pontianak dari Pemerintah dapat manfaat bagi  Kota Pontianak"ujarnya.

Kemudian juga adanya kerjasama dengan pihak Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) selaku organisasi ke masyarakatan yang bergerak bidang kontrol sosial ini juga memerlukan support. 

"Kami berterima kasih juga bisa kerjasama, karena ternyata kita satu bidang sama - sama melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 

Ditanya tentang pelanggaran, kalau ada pelanggaran - pelanggaran, kami sesuai dengan peraturan kita akan melakukan preview dan Monep pengawasan dari Inspektorat terhadap anggaran DAK dan turun melakukan pengawasan serta  akan beri sanksi apa bila ada melakukan pelanggaran dan temuan melakukan pelanggaran.

Dia juga berharap agar Diknas menyampaikan kepada Kepala sekolah sesuai bekerja dengan aturan sesuai RAB " ungkapnya. (Tim Investigasi).
Berita Terkait
Berita Lainnya