Saumlaki - TabloidSkandal.com
Ibu kota kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki termasuk sebagai lokus dan fokus pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dari 18 pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN).Hal itu tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 – 2024. Demikian di ungkapkan Bupati Kepulauan Tanimbar,Petrus Fatlolon.
Bupati Petrus Fatlolon menjelaskan, "dalam rangka akselerasi pengembangan PKSN Saumlaki, maka pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar rapat Pembahasan Pengembangan Ekonomi PKSN Saumlaki berbasis Potensi Unggulan Daerah. dimana KKT menjadi tuan rumah pelaksanaan giat tersebut,
"Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dari Kamis 15 - 17 Juni," katanya, Jumat (11/6).
Lanjut Bupati Fatlolon, berdasarkan rancangan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 15 provinsi, 54 kabupaten/kota dan 222 kecamatan, serta 18 PKSN. Ke - 18 tersebut terdiri dari delapan PKSN di kawasan perbatasan darat, tujuh PKSN di kawasan perbatasan laut, dan tiga PKSN di kawasan perbatasan darat.
Ketujuh PKSN di kawasan perbatasan laut adalah PKSN Sabang, Bengkalis, Ranai, Tahuna, Melonguane, Saumlaki serta PKSN Daruba. Sementara tiga PKSN di kawasan perbatasan darat/laut adalah PKSN Merauke, Jayapura, dan Nunukan.
PKSN dijelaskan Bupati Fatlolon, merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, maka PKSN di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mempunyai fungsi diantaranya sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan negara, Pusat pemerintahan, Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim.
"Prinsipnya kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat masukan-masukan terkait rencana aksi tentang program kegiatan dan anggaran lintas kementerian lembaga dan daerah, sehingga dapat diharmoniskan dan disinergikan," tandasnya.
Narasumber yang akan hadir dan membawah materi yakni Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP,. Bupati Kepulauan Tanimbar, Asisten Deputi 3 Deputi IV Kemenko Polhukam, Sekretaris Direktur Jenderal Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Regional II Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Penanggung jawab SKPT Saumlaki), Direktur Manajemen Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Kementerian PU dan PR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KKT.
"Acara ini juga bisa diikuti secara virtual zoom," tandasnya.
(Tan 1)
