Tutup Menu

Distribusi BST di 5  Kecamatan Kabupaten Jepara Disuplai Perusda Bermasalah.

Sabtu, 06 Juni 2020 | Dilihat: 742 Kali
    


Skandal, Jepara

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau BST Selasa, 2 / 5 Juni 2020 di E Warung Desa Ngasem, Mindahan Lor, Bantrung Kecamatan Batealit, Tim Skandal menemukan perbedaan jenis paket sembako dengan perbedaan selisih harga.

Paling mengejutkan, adanya aduan warga   Desa Karang Aji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang diduga salah satu kriteria komoditi bahan sembako tersebut  terdapat kurang layak diterima  masyarakat pada bulan Mei,Juni 2020.

Setelah tim investigasi  Skandal mendapat informasi dari salah satu warga Karang Aji, Tim bergerak cepat mengambil sample barang bukti ke rumah-rumah penerima BST paket sembako.

Barang bukti beberapa prentil seperti beras,kentang,jeruk yang tidak layak,sembari berjalan dari rumah ke rumah penerima BST. Tim investigasi menemukan beberapa rumah/KK yang sangat layak mendapat  7 program dari Pemerintah pusat. 

Setelah tim masuk beberapa  rumah warga dalam bincang - bincang mengaku selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Menurut nasyarakat beras berbau, sedang jeruk, kentang tidak layak dikonsumsi dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi covid 19.

Dari pantauan media ini , teknis cara mendapatkan paket sembako ke beberapa  penerima  BST pandemi korona/covid 19. Beberapa warga Desa Karang Aji menuturkan  bahwa dari Pemdes memberikan kartu manfaat Bansos, dengan cara mengambil ke E warung menunjukan KTP dan kartu ijo  Setelah itu mendapatkan bahan satu paket sembako, berupa beras 15 kg,dan beberapa tambahan komoditi sayur, kentang 0,5 kg ,buah jeruk 8 biji, kacang tanah 1/4 kg dan telur ayam 1 kg.

Salah satu  selaku TKSK Kecamatan Kedung ,di konfirmasi melalui  WA inisialnya E. Dia menyebut keterangan TKSK Kabupaten, Syukron saat ditanya seputar Agen E warung.
 
Dia menjawab langsung hubungi agen e warung nya, mas. "Semua tinggal lobi saja mas," ungkapnya.

Tim lalu minta keterangan salah satu TKSK Kecamatan, Eko.

"Saat itu saya tanya seputar beras, bilang e hubungi langsung pak Suroso dan pak Joko S. Memang betul mas waktu itu ada beberapa komoditi  yang menyuplai orang rekomendasi pak Joko S,' jelasnya, menyebut Joko S orang Dinsos, dan S selaku orang yang bertanggungjawab teknis di lapangan.

Hal senada dibenarkan oleh S, setelah tim Skandal menemui 2 kali. Satu kali di luar kantor,dan satu kali di kantor cabang Perumda. 

S, bagian staf lapangan memberikan keterangan bahwa Perusda bekerja sama dengan Bulog terkait untuk mdnguji kualitas gabah yang dibeli dari luar Jepara.

Lalu  pengujian kualitas gabah yg dibeli dari luar daerah Jepara, Perumda mengelola sendiri gabah tersebut. Setelah hasil uji tes kadar air dan segi kualitas baik,
Perumda langsung  droping beras ke agen - agen E warung selaku yang menyuplai/pengirim beras ke agen.

Menurut  S, terkait Perumda, beliau enggan menjawab,termasuk soal menanyakan bagaimana pendapatnya terkait Joko selaku Dinsos..? 

 S berkilah tanyakan langsung pada Joko. Tim beberapa kali mendatangi Joko di Dinsos.Pada hari itu tim cat lewat WA, dan Joko jjanji jam 8, 9 langsung ke kantor, 

Ternyata, setiba di kantor Dinsos, sekitar pukul  8,30, tim tidak menemukan Joko. Tim mendapatkan informasi Joko sering absen  keluar kantor pada jam kerja. Entah kemana? 

Tim mendalami,bergerak ke Bulog meminta keterangan kepada  Hartono, selaku Kepala gudang Bulog Rengging. Dia beri keterangan mengenai kerjasama dengan Dinsos Kab.Jepara dan Bank Himbara. 

Soal harga beras bulog per kilogramnya Rp 8.100, "Selama ini Bulog menyuplai 11 kecamatan untuk hp program bantuan PKH dan BPNT reguler, sedang yang 5 kecamatan yang mngelolah p
Perusda"" tutur Kabulog.

Menurut panduan Pemerintah Pusat, 3 Kementerian penyuplai/ Agen E warung No 55,56 huruf g dan h , s setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warung. (Maskuri)

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com