,
07 Februari 2020 | dibaca: 870 Kali
Petinggi Dinas Pertanian KKT Diduga Kutip DAK
noeh21
Kontrak Kerja dengan Ketua Kelompok


Saumlaki, Skandal

Aroma tidak sedap menyeruak ke Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Salah satu petingginya,  diduga berinisial LTN,  melakukan tindakan tidak terpuji. Dia - sekali lagi diduga, "mengentit" kegiatan Swakelola Padat Karya Anggaran 2019 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber Skandal menyebut kontrak kerja / surat perjanjian kerja no : 521.3/226/SPK/DISTAN/2019 tanggal 10 Juni 2019 Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) tidak tercantum / tergambarkan adanya biaya pengawasan dan perencanaan sebesar Rp 18 juta lebih sekian, ternyata dikentit (dipotong,red) oleh salah satu petingginya.

"Kentitan itu terjadi saat pencairan," ujar sumber yang tidak mau disebutkan jati dirinya.

Selain itu, ada juga pemotongan - pemotongan yang di alami kelompok - kelompok yang besarannya bervariasi. Ada Rp 18 juta lebih sekian, Rp 2 juta dan Rp 1 juta. Alasannya, buat biaya dokumentasi dan pelaporan. Semua pemotongan tersebut tidak  dituangkan dalam kontrak kerja / perjanjian kerja. "Malah ada kelompok yang tidak kena pemotongan sepeserpun," ungkap sumber berbisik.

Menurut sumber, bila dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pertanian KKT tahun Anggaran 2019 tergambarkan  biaya perencanaan dan pengawasan,  maka tidak perlu ada pemotongan biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp 18 juta lebih sekian.

"Namun bila tidak tergambarkan maka seharusnya di buat Surat Keputusan ( SK ) yang di tuangkan dalam Surat kesepakan bersama," tutur sumber.

Saat Skandal konfirmasi dengan petinggi tersebut,  khususnya terkait membandingkan kontrak kerja yang dipegang para ketua kelompok dan Kepala Bidang Peternakan, ternyata 
kontrak  tidak sama/berbeda. Malah berita acara pembayaran tidak diberikan kepada ketua - ketua kelompok. Tapi baru diberikan saat terciun publik.

Cuma ketika dikonfirmasi, petinggi itu, rada-rada arogan.Nadanya keras berulang - ulang kali  memaksa Skandal  menghadirkan Ketua - Ketua Kelompok sebagai  nara sumber di di hadapanya untuk mempertanggung jawabkan Informasi yang mereka sampaikan.

Eh, sudah begitu, dia tetap arogan meninggalkan Wartawan Skandal yang masih duduk di ruangannya, dengan alasan  tidak mendasar.

Tak hanya itu. Saat dikonformasi, petinggi itu melibatkan Lembaga Kejaksaan Negeri Saumlaki. Kata dia, atas perintah Kepala Dinas R Matatula,  telah bertemu dengan salah satu pejabat di Kejaksaan Negri Saumlaki.

Dia mengaku dapat kepastian tidak ada persoalan karena pelaksanaanya sudah sesuai aturan.

Padahal, dalam pencairan tahap pertama, jumlah yang harus diterima sesuai kontrak sebesar Rp 50.190.000 dari nilai kontrak Rp 167.300.000 juta rupiah.

"Tiga puluh persen dari nilai kontrak  ternyata hanya yang kami  terima sebesar Rp 30 juta rupiah. Itupun setelah kami berontak karena hanya Rp 25 juta    kepada para ketua kelompok. Begitupun  pada pencairan tahap ke dua dan ke tiga, terus berulang," ungkap sumber.

Perbedaan tersebut di akui petinggi itu sebagai kekeliruan yang bisa diperbaiki. "Sementara pekerjaan sudah 100% rampung namun pembayaran belum 100%," ungkap sumber.

Sampai berita ini di onlinekan,  berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan belum diberikan kepada ketua - ketua kelompok, dan akan diberikan  beberapa hari ke depan. ( TAN 1 ).
Berita Terkait
Berita Lainnya