Tabloidskandal.com - Morowali, Sulawesi Tengah || Kabupaten Morowali terancam mengalami potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, terutama dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh awak media, ditemukan sejumlah kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern serta ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2022-2023. Dari 18 temuan yang terungkap, salah satunya adalah potensi kekurangan pemungutan pajak MBLB yang mencapai lebih dari sembilan miliar rupiah.
Salah satu temuan utama adalah kekurangan pemungutan pajak oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Dokumen yang dihimpun menunjukkan potensi kekurangan terbesar berasal dari PT BI, yang belum melaporkan atau membayar pajak MBLB. PT BI, bekerja sama dengan PT BG dalam pembangunan jetty, diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya. Pengukuran yang dilakukan bersama antara Badan Pendapatan Daerah (BPPD) dan pihak terkait mengungkapkan potensi kekurangan lebih dari delapan miliar rupiah.
Selain PT BI, temuan lainnya menunjukkan PT IP juga belum membayar pajak atas kegiatan penimbunan untuk pembangunan jetty kedua. Observasi lapangan menyebutkan bahwa pajak sebesar tiga ratus juta rupiah belum dibayarkan, meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Beberapa proyek APBD yang menggunakan bahan galian C seperti tanah uruk, batu, dan pasir turut berkontribusi dalam kebocoran pajak ini. Sering kali, penggunaan material dari galian C untuk proyek-proyek pemerintah tidak dilaporkan secara akurat, sehingga menyulitkan pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan.
Lemahnya Pengawasan Hukum Terhadap Aktivitas Galian Tambang Golongan C
Investigasi lebih lanjut oleh Tabloidskandal.com menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan hukum terhadap aktivitas galian tambang golongan C di beberapa titik wilayah perkotaan Kecamatan Bungku Tengah menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang pada potensi kekurangan penerimaan pajak daerah. Kegiatan penambangan bahan tambang seperti sirtu dan batu lainnya, yang sangat penting untuk konstruksi infrastruktur lokal, diduga dilakukan tanpa izin resmi. Pengawasan yang lemah terhadap aktivitas tambang ini menjadi masalah yang patut dipertanyakan.
Longgarnya pengawasan membuat beberapa perusahaan tambang tidak melaporkan hasil kegiatan mereka dengan benar, sehingga pajak yang terutang sering kali tidak sesuai dengan volume material yang diambil. Akibatnya, potensi kerugian pajak yang besar bagi Kabupaten Morowali terus terjadi, padahal tambang golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.
Pengawasan dan Penegakan Pajak oleh BPPD Dinilai Belum Optimal
Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPPD) turut menjadi faktor utama dalam terjadinya potensi kekurangan pemungutan pajak ini. Kurangnya verifikasi lapangan yang mendalam serta lemahnya penegakan aturan terhadap perusahaan tambang yang tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan memperbesar risiko kerugian bagi daerah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dari BPPD, seperti meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperketat validasi dokumen, serta menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam membayar pajak. Morowali, sebagai salah satu daerah dengan potensi tambang terbesar di Indonesia, sangat bergantung pada pendapatan dari sektor ini. Ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat menghambat pembangunan daerah dan mengurangi penerimaan secara signifikan.
Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi yang dilakukan oleh awak media melalui surat resmi kepada Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Morowali terkait temuan potensi kekurangan pemungutan pajak belum mendapat tanggapan. Keterlambatan ini menambah ketidakpastian mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti permasalahan ini.
Lemahnya pengawasan hukum juga menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Ketidakseriusan penegakan hukum terhadap aktivitas galian tambang golongan C, khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Tengah, semakin memperburuk situasi. Beberapa perusahaan tambang diduga beroperasi tanpa izin yang sah, dan lemahnya pengawasan hukum menyebabkan aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Hal ini menjadi penyebab utama kebocoran potensi pajak, yang jika dibiarkan dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah secara signifikan.
Pengawasan hukum yang longgar dan penegakan yang tidak konsisten hanya memperbesar potensi kerugian bagi daerah. Lemahnya pengendalian terhadap aktivitas pertambangan, terutama tambang galian C, memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum dilaksanakan secara optimal, sehingga sejumlah perusahaan dapat lolos dari kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(JRYN-RN)
