Kasus Bagi Bagi Proyek Singkawang Tak Tuntas

Pontianak, Skandal

Sudah cukup lama terdengar dan tanpa adanya kejelasan dari laporan pengaduan yang disampaikan secata langsung oleh FW-LSM provinsi Kalimantan Barat kepada Kejaksaan Tinggi pŕovinsi Kalimantan Barat, Rabu 02/12/2020. Secara tertulis lengkap dengan fakta dan datanya tentang kasus bagi bagi proyek singkawang antara pihak eksekutive dengan pihak legislative namun sampai saat ini kasus tersebut tidak tersentuh sedikitpun oleh proses penyidikan dan penuntutan.

Dalam hal ini Presidium FW- LSM Provinsi Kalimantan Barat Yayat Darmawi SE., SH., MH mengatakan bahwa ada something di lingkaran APH dalam hal menangani kasus rekaman singkawang kolaborasi kriminal tersebut yaitu dimana terlihat tidak sungguh sungguhnya APH melakukan law proses (penyidikan dan penuntutan) sehingga terjadinya stagnansi kasus dengan kalimat yang tidak jelas status hukumnya.

Tak adanya harapan kedepan akan kepastian hukum Tipikor di kalimantan Barat maka Yayat selaku Presidium dari FW LSM sebagai lembaga pelapor pengaduan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak eksekutive dengan pihak legislative di wilayah hukum kota singkawang, menjadi tolok ukur bagi prestasi penegakan supremasi hukum tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat bahkan hal ini semestinya harus selalu di pantau serta di monitoring dan di supervisi oleh KPK RI, kata Yayat.

Ketidak seriusan dan tidak mauannya APH terutama kejaksaan tinggi untuk memfollow up kasus rekaman singkawang kolaborasi kriminal tersebut akan mendapatkan nilai jelek dari publik dan dapat menjadi presedent buruk bagi semua kegiatan Proyek Pengadaan barang dan Jasa secara komprehensive dikalimantan barat karena pelaku korupsinya (subjek PMH) tidak di jerai sehingga upaya untuk mewujudkan dan menciptakan kondisi yang Good Goverment and Clean Goverment sesuai kemauan daripada Hukum itu sendiri (sesuai Undang Undang), tidak akan tercapai dengan baik demikian menurut Yayat dengan nada kesal.