,
20 November 2020 | dibaca: 19 Kali
Pemko Medan Diminta Ahli Waris Taati Putusan Mahkama Agung
noeh21

Medan, Skandal

Ahli waris tanah Lapangan Bola Gajah Mada Jalan Krakatau Medan, meminta Pemko Medan bersikap legowo serta mentaati putusan Mahkamah Agung (MA) dan jangan ada lagi upaya klaim tak berdasar atas tanah tersebut.

Hal itu diungkapkan seorang anak dari ahli waris Rahmat alias Melly, Kamis (19/11/20) petang. “Surat somasi Pemko Medan datang tanggal 18 November, isinya memperingatkan kita supaya pagar ini harus dibongkar. Apa dasar mereka menyuruh membongkar? Kalau mau bongkar, setidaknya mereka punya dasar surat eskesusi dari pengadilan. Coba mereka tunjukkan kalau ada,” ujarnya, menyikapi surat somasi yang mereka terima dari Pemko Medan tertanggal 18 November 2020.

Menurutnya, sebidang tanah seluas 7200 M2 itu, sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PK MA NO 417PK/PDT/1997. Sehingga tidak ada lagi hak Pemko Medan untuk mengklaim tanah itu. “Kita sudah memperjuangkan tanah ini berdasarkan putusan PK. Besar harapan kita jangan lagi ada upaya pemko mengambil tindakan tanpa dasar,” katanya

Ia menyebut, sejak Kamis pagi sejumlah personel Satpol PP sempat mendatangi lokasi tanah. Namun, ia dan sejumlah masyarakat tetap berjaga agar jangan sampai ada tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun.

“Yang saya lihat (pemko) mereka tidak bosan-bosannya mau mengklaim tanah yang berdasarkan putusan PK yang diakui oleh MA, tetapi mereka ini mencoba mengklaim tanpa dasar. Artinya tidak ada hak kepemilikan,” sebutnya.

Ia meminta, upaya Pemko Medan yang masih ingin menguasai tanah Lapangan Gajahmada cukup yang terakhir kali. “Mungkin ini yang terakhir kali la ya. Artinya kalau ini dibiarkan ada indikasi terjadi anarkis. Karena kita berada pada putusan yang benar. Artinya pemko sudah menggunakan cara arogansi dan kasar, jadi kita takut nanti di situ menjadi anarkis,” tandasnya.

Ia juga beraharap agar ke depan Pemko, bisa berbesar jiwa. Sebab tanah Lapangan Bola Gajahmada, memang milik ahli waris. “Memang hak ahli waris itu, jadi harus dikembalikanlah. Apalagi isi putusan inkrah itu menyebutkan, kembalikan tanah dalam keadaan kosong ke ahli waris,” sebutnya. (A/01)

Berita Terkait
Berita Lainnya