Tutup Menu

Dana Bagi hasil jadi Utang Pemda Ko Bisa?

Selasa, 13 Desember 2022 | Dilihat: 128 Kali
    
Tabloidsekandal || Purwakarta - Ramainya pemberitaan utang DBHP Pemda Purwakarta menarik untuk di simak, melihat video yang beredar dengan pernyataan Bupati Purwakarta saat ini yang menyebutkan bahwa Bupati purwakarta sebelumnya meninggalkan utang DBHP menimbulkan polemik dan pertanyaan besar di kalangan Masyarakat Purwakarta, diantaranya Ormas POSPERA.

kok bisa dana bagi hasil jadi utang pemda?bukan nya anggaran itu turun tiap tahun.


Ketua Organisasi Masyarakat Posko Perjuangan Rakyat (pospera) dewan pimpinan cabang Kabupaten Purwakarta Sutisna Sonjaya mempertanyakan, bukan nya anggaran itu turun tiap tahun, kok bisa dana bagi hasil jadi utang pemda ?

Baca juga :
Sayembara DPO Sumaryanto Alias Bendol Berhadiah 5 Juta rupiah Dari Kasatreskrim Polres Mura AKP M Indra Prameswara

"Kami heran kok bisa tidak dibayarkan DBHP sehingga menjadi beban utang Pemda, sedangkan yang kami tau anggaran untuk DBHP Desa itu ada dan sipatnya wajib dibayarkan," ungkap Sutisna, Selasa 13/12/2022

Selain itu kami sempet mendengar kalau anggaran untuk DBHP tersebut dialihkan untuk kegiatan lain, namun itu sumbang karena tidak menyebutkan secara spesipik.

"Ugensi pengalihan anggaran DBHP tersebut apa, dan kalo di alihkan untuk pembangunan sebutkan juga dong untuk pembangunan apa, kalau di pake untuk membangun gedung misalnya sebutkan dong gedung yang mana, kalau misalkan buat pembangunan jalan sebutkan jalan yang di mana biar jelas, lalu apakah pengalihan anggaran itu sudah di komunikasikan dengan DPRD saat itu dan sudah ada persetujuan juga dari DPRD nya?. Dan haris ingat itu bukan uang pribadi, jadi harus jelas pertanggung jawabannya," tutur sutisna sonjaya ketua dpc pospera kabupaten purwakarta.


Lanjut dikatakan, Kami berharap kepala bidang perencanaan keuangan saat itu bisa menjelaskan dengan detil anggaran itu sama bupati saat itu di alokasikan untuk pembangun yang di mana dan dalam bentuk apa,melihat di salah satu pemberitaan kan beliau pernah statmen


"Saya luruskan jika utang DBHP itu bukan 28 milyar,sesuai dengan nilai yang tercatat dalam neraca keuangan pemkab purwakarta bahwa jumlah utang DBHP itu Rp 19.7 milyar" nah sekarang tolong dong luruskan juga anggaran DBHP itu dulu di alokasikan untuk apa, tunjukan juga dengan rincian nya biar menjadi terang benderang." ucapnya

Ditempat yang terpisah, Nurhadi mengatakan, persoalan DBHP itu yang klusialnya bukan terletak pada ada atau tidak ada uang serta dipakai untuk apa, ini diduga ada kesalahan dalam administrasinya.

"Kabid perencanaan harus jujur, karena ini bukan kesalahan pertama tapi 3 tahun berturut turut DBHP tidak di bayarkan dan Dedi Mulyadipun harus jujur juga kalo kabid perencanaan itu di perintahkan olehnya, dan brani muncul di publik untuk meluruskan kekisruhan DBHP ini," ungkapnya

Nurhadi menambahkan, Kami mewanti wanti kepada yang bersangkutan agar segera menyelesaikan, jangan sampai persoalan ini berbuntut ke persoalan hukum.

"Kami tidak segan segan untuk ambil langkah hukum terkait kekisruhan DBHP ini." pungkasnya(***)

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com