Di persidangan, Andi Naragong akhirnya memberikan pengakuan dosa. Ia bukan hanya menyesal, tapi juga merasa bersalah terlibat dalam korupsi berjamaan e-KTP
yang merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun.
“Saya ingin hidup tenang Yang Mulia,” kata Andi.
Sebagai bentuk penebusan dosa, pengusaha yang hanya jebolan SMP ini, akan mengembalikan uang hasil rampokan sebesar Rp 2.5 juta dolar dari kucuran modalnya Rp 2.2 juta dolar.
Lantas, seperti halnya mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin, dia pun “berkicau” soal mega korupsi e-KTP tesebut.
Dia mengaku disuruh Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatal Sipil Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan fee 10 persen kepada konsorsium jika ingin dimenangkan dalam proyek e-KTP.
Fee tersebut, Andi mengaku, dibagi dua. 5 persen untuk DPR , sedang sisanya Imran dan pejabat Kemendagri lainnya. “Beliau yang mendistrbusikan (ke anggota DPR),” ungkapnya. Soal siapa saja yang menerima, dia tidak tahu sama sekali.
Selain Imran, ada Johanes Tan, Johannez Marliem (Almarhum, bunuh diri di Amerika Serikat), Asmin Aulia, Sugiharto dan Setya Novanto.
Pertemuan Gran Melia
Nah, cerita soal Ketua DPR yang kini meringkuk di sel KPK, benar-benar menarik. Kepada Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butarbutar, Kamis kemarin, awal 2010 Irman meminta dirinya untuk dipertemukan dengan Setya Novanto untuk membantu melancarkan proyek e-KTP. Maklumlah, mantan sopir pribadi keluarga Hayono Isman itu, ketua Fraksi Golkar DPR RI.
Betul begitu? Ternyata, dalam bahasa Imran di persidangan, justru inisiatif datang dari Andi. Sebab, meskipun e KTP gawean Komisi II, tapi kuncinya ada pada Setya Novanto. Makanya, “Kalau berkenan, saya pertemukan Pak Irman dan Pak Sugiharto dengan Pak SN (Setya Novanto),” ungkap Irman.
Itu, lanjut Irman, seminggu sebelum pertemuan di Grand Melia. “Jadi, pertemuan pertama bukan masalah uang, tapi bagaimana memfasilitasi anggaran dan kuncinya ada pada SN,” sambung Irman saat itu, yang oleh Tipikor telah divonis 5 tahun penjara.
Mana yang betul? Entahlah. Yang jelas, soal pertemuan di Grand Melia, Imran dan Andi, sama-sama mengaku. Kata Andi, Setnov diajak bertemu pertama kali di Hotel Grand Melia, pukul 06.00 pagi. Pertemuan itu berlangsung 10 menit dihadiri oleh Setnov, Irman, Sugiarto, Diah Anggraeni dan Andi sendiri.
Jam Rp 1.3 miliar
Bahkan, secara rinci Andi yang kelahiran Bogor, Jawa Barat ini, membeber peran Setnov. Ia menyebut, Ketua Umum Partai Golkar tersebut, berkoordinasi dalam jalannya proyek, sekaligus menerima uang di e-KTP.
Tak hanya itu. Andi juga mengaku pernah memberikan jam tangan Richard Mile seharga R 1.3 miliar saat Setnov ulang tahun, sekaligus ucapan terima kasih atas bantuannya yang telah meloloskan anggaran proyek pengadaan e-KTP di DPR.
Dari anggaran Rp 5,9 triliun itu, dana “uang haram” e KTP mengalir ke anggota DPR Komisi II, tercatat ada 40 nama seperti disebutkan dakwaan Jaksa saat persidangan Imran dan Sugiharto, termasuk beberapa korporate. Bahkan, beberapa di antaranya telah mengembalikan uang hasil rampokan, atapun telah meringkuk di jeruji besi, dari mulai Imran, Sugiharto (pejabat Kemendagri), Markus Nari, Miryam S. Haryani.
Sedang lainnya, masih melenggang bebas. Ada jadi menteri, gubernur maupun segala aktivitasnya
“Biar adil dan tanpa tebang pilih, semua yang namanya disebut, harus diperiksa juga. Harus diciduk juga seperti Setnov,” jelas seorang penggiat anti korupsi. (Ian)
