Jakarta, Skandal
Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan unsur kepolisian sebagai PLT Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menyusul kekosongan jabatan menyambut perhelatan Pilkada mendatang, ditanggapi nyinyir pelbagai pihak.
Bahkan, banyak pihak menyebut politisi dari PDIP ini dituding mencoba mengembalikan gaya politik Orde Baru, khususnya “menghidupkan” kembali TNI dengan dwi fungsinya. Cuma kali ini, Tjahjo mengawalinya dengan Polisi.
Padahal, seperti dikatakan oleh Rahmat Sukendar Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia), kekosongan jabatan tersebut sudah diatur dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Di pasal 201 ayat 10 UU itu, isinya menyebutkan posisi penjabat gubernur berasal dari jabatan "Pimpinan Tinggi Madya" yang merupakan ASN dan berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Lho kok, kenapa wacananya dari kepolisian sebagai PLT,” jelas Rahmat. Lelaki asal Banten ini menyebut saat Pilkada DKI Jakarta. Dua kali PLT gubernur yang ditunjuk bukan dari kepolisian. Melainkan Soemarsono, seorang PNS ataupun birokrat dari Kemendagri. Padahal, Pilkada DKI itu begitu tegang, panas dan nyaris mengoyak kebinekaan negeri ini.
Menurut Rahmat, salah satu amanah reformasi menghapuskan dwi fungsi TNI, tidak lagi berpolitik, dan bersifat netral dalam politik sebagai penjaga pertahanan negera. Begitupun polisi yang kini berada dalam naungan presiden, juga beriskap netral dan menjaga keamanan negara.
“Lho kok sekarang oleh penguasa sipil ditarik lagi. Ini kan mundur,” tegas Rahmat, seraya menyebut wacana yang digulirkan mantan politisi Pohon Beringin itu mencederai semangat reformasi.
Selain itu, lanjut Ketum BPI ini, bahwa merujuk pada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Kepala Daerah, yang justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada, yang menyatakan menjadi Penjabat Gubernur berasal dari pejabat Pimpinan Tinggi Madya/setingkat di lingkup Pemerintah Pusat/provinsi, pasal 4 ayat (2).
“Mungkin atas dasar itu Mendagri mengasumsikan perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan Pimpinan Tinggi Madya, meski sesuai ketentuan UU Pilkada telah diatur bahwa hanya pejabat Pimpinan Tinggi Madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur,” tuturn Rahmad.
Begitupun merujuk pasal 28 ayat (1) UU Polri No. 2 Tahun 2002. Pasal itu mencantumkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik. Lalu, bila terdapat anggota Polri menduduki jabatan di luar Kepolisian, hanya dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun.
“Itu maksudnya , agar netralitas Polri tetap terjaga, tidak menimbulkan “Dwifungsi” Polri sebagaimana Dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru,” urai Rahmad Sukendar.
Ketum BPI ini tidak menampik, menjelang Pilkada bisa jadi money politik semakin meningkat. “Makanya kami imbau kepada jajaran BPI agar memantau dan menginfokan hasil temuan yang dirasa rancu di lapangan kepada Satgas MP, Polri dan KPK,” jelasnya.
Sebab, menurut Rahmat, itu merupakan tugas mulia dalam rangka mencegah merebaknya potensi korupsi. “Dan BPI akan membentuk Satgas MP (Money Politik) untuk membantu Polri dan KPK, “ tegasnya. (Ist)
