,
05 Februari 2018 | dibaca: 268 Kali
Musibah Double Double Track
"Dosa” Pertama Zul Fikri, Warisan Dirjen Sebelumnya
noeh21
Zul Fikri, Dirjen Perkeretaapiaan
Jakarta Skandal
 
Belum genap empat bulan mengawaki regulator  perkeretaapian di Tanah Air, Zul Fikri kini mulai uring-uringan. Pasalnya, pembangunan rel kereta api Double Double Track (DDT) Manggarai – Jatinegara meminta empat korban.
 
Mereka tewas  lantaran tergelincirnya  launcher girder, sehingga dudukan bantalan yang berada di atas tidak pas. Akibatnya, bantalan yang berton-ton itu, ambruk ke bawah menimpa para pekerja yang langsung meregang nyawa.



 I Gusti Ngurah Putra, Dirut Hutama Karya

K
ejadian yang terjadi Minggu pagi tersebut, menuai kecaman pelbagai pihak. Dianggap pembangunan itu tidak becus.  Malah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, sudah memprediksi kejadiaan naas tersebut. Pasalnya, kata dia, karena proyek infrastruktur di DKI Jakarta sedang dikebut pengerjaannya.
 
“Jadi, kita ingin ada perbaikan secara fundamental agar kecelakaan sudah diprediksi secara awal, karena kita buru-buru mengejar pembangunan infrastruktur. Tapi, jangan mengesampingkan masalah keselamatan,” tutur Sandiaga pada awak media.
 
Namun, dugaan itu, ditepis  oleh Direktur  Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi  Nursalam. “Semua pengerjaan sudah sesuai prosedur,” ungkap Edi, seraya menyebut kelanjutan pekerjaan itu menunggu selesainya penyelidikan polisi dan pihak terkait di lokasi.
 
Sampai saat ini  polisi sudah memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Namun, dari penelusuran Skandal, belum ada satupun orang perkeretaapian, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek DDT, Fendrik.
 
“Fendrik seharusnya diperiksa. Dia tidak bisa berleha-leha kejadian tersebut bukan hanya  tanggungjawab Hutama Karya,” tegas Nasir Umar, Ketua Masyarakat Pemerhati Korupsi pada Skandal.
 
Alasannya,  menurut Nasir, PPK adalah penanggungjawab proyek tersebut. termasuk penetapan pemenang lelang. “Tentu semuanya sudah diteliti, termasuk pada BUMN Plat Merah. Belum jaminan, BUMN itu lebih bagus,” tutur Nasir bersemangat.


Ambruk bantalan, tewas 4  pekerja
 
Selain itu, Zul Fikri sebagai “orang pertama” di perkeretaapain tidak bisa lepas dari tanggungjawab. Apalagi “urang awak” ini dikenal sebagai profesional yang mengetahui seluk beluk perkeretaapian. “Inilah “dosa” pertama Zul Fikri sebagai profesional di perkeretaapian,” jelas sumber, seraya memberikan jempol terhadap keprofesionalitas Zul Fikri di perkeretaapian.
 
Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) memulai karir dari bawah. Ia pernah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmuda di awal 2016.
 
November 2017 lalu, dia diangkat menjadi Dirjen Perkeretaapian, menggantikan Prasetyo Budi Cahyono yang digeser menjadi staf ahli  lingkungan, teknologi dan energi Kementerian Perhubungan.
 
Bukan rahasia lagi, kata sumber di perkeretaapian, di tangan Budi industri perkeretaapian jadi carut marut, termasuk  tergesernya para  Kontraktor Perkeretaapian yang selama ini bermain di sektor kareta api.
 
“Lho, nyatanya BUMN kan tidak menjamin keselamatan kerja,” ujarnya kesal, seraya menyebut “dosa”pertama Zul Fikri, lantaran warisan Dirjen sebelumnya,  
 
Direktur Pusat Kajian Transfaransi Anggaran. Toni Flamingo, berharap malapetaka double double track ini dijadikan tonggak awal Dirjen baru Zul Fikri membenahi regulator perkeretaapuan.
 
 “Dia harus punya komitmen kuat membenahi perkeretaapian. Termasuk memberi kesempatan serta  membagi kue APBN secara adil dan merata baik kepada BUMN maupun swasta nasional. " papar Toni.                   
 
 Ditambahkan, jangan seperti sekarang. Karena ngejar target harus selesai tahun 2019 semua paket proyek dibikin gelondongan yang hanya dinikmati BUMN dan segelintir pengusaha swasta dari itu ke itu juga
 
"Pengusaha menengah menengah dan kecil bidang perkeretaapian dibunuh. Dimatikan usahanya karena tidak bisa berkompetisi secara administrasi. Golongan perusahaannya dianggap tak memenuhi syarat untuk ikut tender,” tandasnya.                       
 
Toni mensyinyalir saat ini Ditjen Perkeretaapian sebagai kepanjangan tangan pemerintah sama sekali tidak memikirkan, apalagi membina pengusaha swasta. Di benak aparatnya bagaimana bisa menyelesaikan proyek di tahun 2019, seperti diamanatkan Presiden Jokowi.
.              
"Saat ini sinergitas  antar Balai Tehnik di bawah Ditjen tidak jalan. Jadi jangan heran jika seorang pengusaha swasta bisa dapat proyek disana sini dengan bendera berbeda. Sudah porsinya kecil karena sebagian besar digaet BUMN, eh dimonopoli juga", tandasnya.                     
 
Toni memberi contoh proyek di Cikro Jawa Tengah yang hanya dua paket ternyata dimenangkan orang yang sama kendati nama perusahaannya berbeda.
 
"Semua data ada di kantong saya bagaimana mereka memonopoli proyek" tandasnya.                       
 
Toni berharap Dirjen Zul Fikri bisa meniru apa yang diterapkan kementrian PUPR.         
 
“ Di sana hanya proyek yangg bernilai Rp 100 miliar boleh diambil BUMN. Dibawah itu diperutukan bagi pengusaha nasional menengah dan kecil. Jadi semua bisa hidup", paparnya. (Hendrik/lian)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya