,
17 Maret 2020 | dibaca: 605 Kali
Rumra Berharap Agar Dana Desa Dapat di Awasi Bersama. 
noeh21

Malra, Skandal

Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumra menilai penyalagunaan dana desa di desa atau ohoi karena sering terjadi  kesalahpahaman atau keributan akibat ulah dari penyalagunaan, baik dana desa maupun dana BUMO (Badan Usaha Milik Ohoi)

"Makanya Gubernur Maluku Murad Ismail melakukan pendekatan serta penandatanganan bersama dengan Kapolda Maluku,Kejaksaan Tinggi Maluku serta juga pengadilan Tinggi Maluku untuk melakukan pengawasan terhadap 11 kota-kabupaten yang ada di Maluku terkait dengan penggunaan dana desa," ungkap Amir  Rumra saat berbincang dengan Skandal di Kafe Kimson tadi pagi, 17/3.

Menurut Rumra,  perlunya pengawasan  dana desa, karena dana yang begitu besar di luncurkan oleh pemerintah lewat UU No 06 tahun 2014 untuk dapat membangun serta mensejateratakan masyarakat. 

"Tapi faktanya tidak ada yang sejahtera," tegas Rumra.

Dia mengungkapkan, selama1 tahun  satu desa bisa mendapat Rp milyar,tapi tidak ada desa yang sejahtera.

"Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya minta kepada Bupati, Wali kota untuk dapat mempertegas kepada Inspektorat agar bisa dapat mengaudit dengan baik terhadap pelaporan pelaporan kepala desa maupun pejabat ohoi setempat," bebernya.

Atau sebaliknya, bila ditemukan Kades atau pejabat desa yang nakal, melakukan pelaporan fiktif,maka harus di proses lewat jalur hukum, biar ada efek jera buat desa desa yang lain.

Contoh kecil, Rumra melihat  di 192 ohoi/desa di Kab Malra terkait  pengelolaan dana BUMO sekian ratus juta setiap tahun, hingga saat ini tidak ada satu desa/ohoi yang sejahtera dalam mengelola dana BUMO tersebut.

"Kalau ada, mari saya minta bukti desa mana yang sejatera dengan dana BUMO," tantang Rumra.

Karena itu, selaku Komisi 1 membidangi pemerintah, maka perlu  melakukan penegasan dan pengawalan terhadap penggunaan Dana Desa di 11 kota kab di Maluku.

"Sebab, Pemerintah ke 5 di republik ini adalah desa. Jadi perlu kita butuh pengawasan serta kontrol ke seluruh kepala desa terkait dengan penggunaan Dana Desa. itupun bukan saja kami, tetapi masyarakat pun juga punya hak. Dan bila mana ditemukan jangan segan untuk lapor ke pihak kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.

Bila masyarakat takut lapor dapat dihubungi baik wartawan maupun LSM untuk dapat di tindak lanjuti. "Kita semua punya hak untuk mengawasi dan punya hak untuk melapor atas kebenaran," tandasnya mengakhiri.
Berita Terkait
Berita Lainnya