Tutup Menu

Mufidayati: Keluarga Berperan Ciptakan SDM Berkualitas

Jumat, 10 Juni 2022 | Dilihat: 25 Kali
PKS dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (foto istimewa)
    
Pelapor : Ajie Jahrudin
Editor   : H. Sinano Esha

JAKARTA –Tabloidskandal.com ll Salah satu tujuan bernegara adalah, mewujudkan masyarakat beradab, adil, makmur dan menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sebagai generasi bangsa.

Demikain dikatakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Fraksi Partai Keadilan (PKS), Kurniasih Mufidayati, pada saat menyampaikan pandangannya perihal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dalam Rapat Pleno yang di gelar di Ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Kamis, (9/6/2022).

“Keluarga sebagai institusi utama dan pertama, yang berperan besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia berkualitas di masa depan.
Namun, saat ini, Ibu dan anak masih tergolong kelompok yang rentan. Hal ini dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak,” papar anggota Komisi IX tersebut.


Ditambahkan Mufidayati, untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan kesejahteraan ibu dan anak, maka RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bagi Fraksi PKS adalah suatu hal yang penting untuk dibahas dan disepakati. Ada tujuh alasan yang menjadi bahan pembahasan.

Di antaranya : “Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi atas diakomodasinya banyak klausul dari draft RUU tentang Ketahanan Keluarga yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak,” katanya.

Kedua, kata dia, Fraksi PKS berpendapat bahwa pentingnya ditambahkan Pasal Pasal 28B, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Ketiga, Fraksi PKS mengusulkan agar menambahkan kata ‘menikah’ dalam definisi Ibu pada Pasal 1 ketentuan umum angka 3. Dan keempat, mengakomodasi usulan, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa,” ujar Mufidayati.

Kelima, lanjutnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus memberikan hak kepada Ibu ‘untuk mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (parenting), dan tumbuh kembang Anak.

Keenam, imbuh Mufidayati, Fraksi PKS mengapresiasi usulan bahwa ‘setiap Anak berhak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan yang baik.

Dan Ketujuh, Fraksi PKS mengapresiasi usulan setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asi susu Ibu perah (ASIP) selama waktu kerja.

“Dengan diakomodasinya usulan tersebut dalam RUU ini, kami berharap kelak semua institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi bagi Ibu yang bekerja,” ungkapnya. (Sumber: Siara Pers DPR RI)
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com