,
20 Agustus 2019 | dibaca: 435 Kali
Proyek  Embung - Embung Desa Adaut jadi polemik Warga
noeh21

Saumlaki Skandal

Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dihadapkan dengan proyek pembangunan Embung - Embung yang dikerjakan oleh CV. Virgo Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.350.000.000  bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Waktu pekerjaan sejak tanggal 24 mei 2019 sesuai kalender 180 hari kerja.

Proyek yang berada tepat pada pinggiran sebelah kiri jalan Lingkar Selaru dari Desa Adaut ke Desa Kandar, lokasi tanah tersebut milik keluarga Epa Batlayar, sesuai pengakuannya kepada wartawan di lokasi proyek.


Kades


Epa Batlayar saat di temui wartwan media ini bertempat pada lokasi pekerjaan proyek tepat di hari Minggu siang, 18/08/2019, mengaku merasa dirugikan.

Dia menyampaikan keluhannya, mengklaim tanah ini miliknya yang  dikelola orang tuanya sampai dirinya. Sekadar bukti, yang masih ada 10 pohon kelapa. Namun sudah ditumbangkan 5 pohon guna pekerjaan tersebut.

Epa menambahkan, pekerjaan proyek ini berjalan dari buka lahan tanpa sepengetahuan dirinya selaku pemilik tanah, hingga  pada penebangan 5 pohon kelapa, barulah pihak pemerintah memanggilnya.

"Pemerintah memberikan uang sebagai ganti rugi tanaman per pohon senilai Rp 300.000. Akhirnya saya dapat menerima totalan sebanyak Rp 1.500.000," ujarnya.

Dia mengaku  bersama keluarga sangat kecewa dengan pembayaran tanaman itu. "Saya tanyakan kenapa tanah tidak terbayar? Namun jawaban Kepala Desa  program pemerintah untuk kita kembali makanya tidak terbayarkan," ujarnya mengutip pengakuan Kades. 

Dia mengaku bingung,  sesuai kesepakatan musyawara desa, harganya Rp 45.000 per meter  dengan teknis pembayaran 70: 30. "Artinya 70 % untuk pemilik, sedangkan 30 % untuk desa yang dibagi lagi Desa 10, Petuanan 10 dan Soa 10," tuturnya.

Epa berharap perusaan harus membayar tanah itu sesuai mekanisme musyawara desa.

Akhirnya tepat hari Senin, 19/08/2019, di ruang kerja Sekdes Kades, Ika Batlayar, pun saat ditemui Skandal menjelaskan sama seperti penjelasan kelurga  Epa.

Kades menyatakan bangga terhadap keluarga Epa. "Prinsipnya ini program pemerintah yang tidak bisa di ganggu, makanya hanya dibayarkan tanaman saja. Tanah tidak di bayar,"  jelas Kades.

Kades menambahkan di minggu kemarin ada juga Petuanan sesuai bahasa adat ( Mangfaluruk ) meminta perusahaan harus membayar ganti rugi tanah  senilai Rp 20. 000.000. Namun tidak terlaksana. 




Menurut Epa, kalau uang siri pinang mungkin bisa terjawab semua. "Diatur dalam peraturan Bupati sehingga tidak bisa dianggarkan tegasnya.( Tan2 )
Berita Terkait
Berita Lainnya