,
21 Agustus 2019 | dibaca: 643 Kali
PPS dan PPK  Se - Lombok Timur Belum Terima Gaji Satu Bulan
noeh21
DR Junaidi Ketua KPU Lotim.


Skandal Lotim 

Sejumlah petugas PPS dan PPK di Kabupaten Lombok Timur berencana akan geruduk KPU Lombok Timur, karena gaji atau honorium selama satu (1 ) bulan belum dibayar. 

Sementara kontrak kerja PPS dan PPK sudah berakhir pada bulan Juni lalu. "Tapi sampai saat ini, kita belum diberikan atau direalisasikan gaji kita," ujar Jumanep, salah seorang  petugas PPS yang ada di wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, dan Kecamatan lain se - Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Jumanep dkk,  surat SPJ pekerjaan sebagai bukti laporan sudah tuntas, sudah  diserahkan secara lengkap ke KPU Lombok Timur. Begitu juga SPJ sudah di serahkan, gaji segera direalisasikan.

"Itu pernyataan dari KPU Lotim , namun sampai dengan bulan Agustus, bahkan sudah mau  habis Agustus belum juga ada informasi dari KPU Lotim," tambahnya.

Sedangkan penetapan DPRD terpilih di Lotim sudah dilakukan. "Jadi ada apa ini dengan KPU. Apa alasan KPU Lotim? Apakah KPU tidak mau bayar atau gimana ? Apa kita mau Geruduk saja KPU Lotim ramai - ramai datang ke Kantor KPU Lotim?" sejumlah pertanyaan meluncur dari mereka.

Mereka mengaku punya gaji nominal yang akan diterima di tingkat PPS sebesar Rp 900 ribu , Sekreraris Rp 800 ribu, Anggota PPS Rp 750 ribu. "Lewat media ini kami berharap  KPU Lotim  segera membayar gaji karena Pemilu sudah selesai. Semua pekerjaan kami sudah beres," pinta Jumanep penuh harap pada Skandal news com baru - baru ini di kantor Camat Sakra.

Menurut Ketua KPU Lotim DR Junaidi yang dikonfirmasi media Skandal  di kantornya, tertahannya gaji petugas PPS dan PPK  mengacu kepada Surat Edaran Sekertaris Jenderal KPU RI di pusat yang bernomor 801 tahun 2019 dari pusat KPU RI dan KPU Lombok Timur terima pada Bulan Juli 2019 yang lalu.

Isi Surat Edaran tersebut menyebutkan honorium bulan Juni bisa dibayar melalui output yang detail.

"KPU Lotim sudah bersurat ke Sekjen KPU RI di Jakarta atau ke pusat , oleh karena terganjal oleh kesibukan mengurus sengketa Pemilu selama dua bulan, maka KPU Lotim menunggu waktu memahami dan mengartikan output yang dibahasakan KPU RI," jelasnya saat di konfirmasi skandal di kantor KPU Lotim, 12/8.

Ia juga mengatakan honorium bisa di bayarkan kepada petugas PPS dan PPK,  dan uangnya sudah ada. "Hanya saja kami dari KPU Lotim selaku penyelenggara pada prinsipnya tidak mau gegabah atau salah mengambil keputusan. Sekali lagi saya katakan uangnya untuk pembayaran gaji Bulan Juni sudah," tambahnya. 

Menurutnya, pihak KPU Lotim terkait pembayaran gaji para petugas PPS dan PPK harus membayar  sesuai dengan petunjuk secara tekhnis.  

"Kami menunggu mekanisme cara merealisasikannya," ujar DR Junaidi  Ketua KPU Lotim"(M.Aminudin).
Berita Terkait
Berita Lainnya