Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa KKR Cepat Tepat Terpadu (CTT)

Kubu Raya, Skandal

Workshop Monitoring dan Evaluasi penyaluran penggunaan dana Desa ini  dilaksanakan Balai Rom Gerdenia Resort Kubu Raya Jl Arteri Supadio Kalimantan Barat, Kamis 8.10.2020.

Giat ini  diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), hadir  dalam giat anggota DPD RI Sukiryanto, Ketua DPRD  Kabupaten Kubu Raya Agus Sudarmansyah, Kapolres Kubu  Raya yang mewakili, TNI, Forkopimda, Kepala Desa seKabupaten Kubu Raya serta Bupati Kubu Raya Muda Mahendra, SH dan sekali gus membuka  acara Workshop Monitoring ini. 

Menurut Muda Mahendra saat di wawancara awak media, pengelolaan dana yang cepat tepat terpadu (CTT) ini bagus  sekaligus dapat refres dan memberikan masukan,  hingga kedepannya berbasiskan update lebih tepat jangan sampai program yang ada di desa nanti oke itu mungkin disalurkan sudah tepat.

"Artinya tidak tepat nilai tambahnya kurang .Artinya maksimal dari pada program itu harus. Misalnya mereka harus melakukan Bumdes atau pengembangan yang ada disitu pertaniannya, UMKM itu diusahakan dengan ada sesuai kebutuhan yang baik" J
jelasnya. 

Pemda Kabupaten Kubu Raya terus mengembangkan penggunaan aplikasi  sistem keuangan desa (Siskeudes) dan Cash Manajemen System (CMS) kepada  semua 118 desa di daerah ini, agar pengelolaan dana desa itu bisa mendapatkan pengawalan dari Badan pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan BaratBarat"ujar Muda Mahendra. 

"Menurut Dikdik Sadikin Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat. Perlu diketahui, bahwa BPKP lebih kepada bagaimana pencegahan dalam arti kita tidak menunggu di ujung sampai orang berbuat salah dulu, kemudian ditangkap. 

Dari awal kita udah terbuka dengan transparansi semua ketauan, semua tidak ada yang berani macam macam mengambil uang sembarangan. Dengan transparansi semua orang bisa melihat, memantau sampai Pemda tau, bahkan juga Menteri melihat lansung"ujar Didik Sadikin. 

Dalam hal ini perlu kometmen bapak Bupati, ini yang perlu dihargai pimpinan semua, ini tidak macam macam mengambil sesuatu, keuntungan. Apa susahnya membuka transparan hingga perlu komitmen, ini yang perlu dihargai, bahkan juga datang kemarin Wakil Ketua KPK melihat bagaimana sistem online sehingga uang tersebar cepat.
Tugas kami hanya mengawal, mengawasi, bukan memeriksa seperti BPK. (RH)