Jakarta, Skandal
Sikap masyarakat terhadap demo kini kian nyunyir saja. Setelah kental dengan jargon "membela siapa yang membayar", saat ini melebar sebagai alat kompromi mencari fulus.
"Jadi yang namanya demo tidak selalu menyuarakan kepentingan masyarakat, tapi bisa saja kelompok maupun pribadi," ungkap warga yang ditemui Skandal saat pengurusan SIM.
Joseph Hutabarat
Sayangnya, warga yang bernama Anto ini tak menyebut demo macam apa. Ia hanya memberi gambaran seputar ajakan demo yang diperoleh lewat WA. "Tapi nyatanya tak jadi. Saya tidak tahu, mungkin masuk angin," katanya tertawa ngakak.
Sementara itu, ajakan demo Kelompok Lingkaran Rakyat Anti Pungli(LRAP) menjadi rumpian menarik. Sebab, kelompok itu mengajak demo ke Satpas SIM Daan Mogot Jakbar dan Mabes Polri Jaksel.
Ada dua tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok LRAP dengan Korlap Kolin. Pertama menuntut copot kepala seski SIM karena dianggap tak mampu menekan angka percaloan. Tuntutan kedua mendesak Kapolri dan Kakorlantas mengevaluasi kinerja dirlantas polda metro. Di sini Kabagregident punya tanggung jawab pembenahan sistem
Nyatanya hari H yang ditentukan dalam undangan mereka tak muncul. Disinyalir, ketidak hadiran pendemo sudah “dijinakkan”. Artinya, layu sebelum berkembang.
Ketika dikonfirmasi lewat WA kenapa demo urung dilakukan, Korlin tidak memberikan jawaban. "Gak jadi," jawabnya singkat, tanpa menyebutkan alasan.
Dua pejabat di gedung biru Polda Metro Jaya baik Dirlantas maupun Kabagregident tak berhasil dikonfirmasi karena kedua pejabat tersebut sedang menunaikan ibadah haji. “Bapak sedang ibadah haji, tak ada di ruangan,” ungkap stafnya.
Sebelumnya pada Minggu(21/7) beredar undangan berantai ajakan demo pada Senin(22/7) secara berantai lewat WA yang mengatasnamakan dari SEMMI Jakarta Raya di Satpas SIM Jl. Daan Mogot Jakbar.
Undangan yang disertai dengan nomor HP korlap viral sehari sebelumnya. Isinya, senada mereka menuntut agar dirlantas Polda Metro Jaya dan Kasi SIM dicopot dari jabatannya. Karena membiarkan pungutan liar di pelayanan masyarakat
Namun gertakan dari surat berantai tersebut cuma ajakan belaka, faktanya sejumlah wartawan yang sudah menunggu di lokasi sesuai undangan dari yang mengaku kelompok peduli masyarakat itu tak nongol.
Joseph Hutabarat SH, MH memaklumi jika masyarakat bersikap nyinyir terhadap demo. Apalagi jika KRAP tak memenuhi janjinya, sehingga interprestasi bermacam - macam.
"Seyogianya demo itu terwujud, sehingga tidak ada praduga," tandasnya.
Edison, wartawan senior di Polda Metro Jaya yang menerima undangan dan juga ketua ITW diminta komentarnya adanya undangan beruntun tersebut mengatakan,
“Ah semua itu lagu lama kaset baru,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, dalam keterangannya Tito mengancam akan menindak Kapolda dan kepolisian yang tidak menjalankan operasi memberantas Pungli. “Saya minta semua Kapolda serius, karena ini perintah presiden, bukan saya,” tegas Kapolri, menyebut ada teguran I dan II bila Kapolda gagal menjalankan operasi Saber Pungli.
Tito menyebut di Mabes Polri masih banyak stok. “Masih banyak Kombes. Mereka juga ingin berprestasi,” tegas Kapolri. (Tim)
