Komisaris KPU Mura Mulai Sibuk

Mura, Skandal

PERLAHAN namun pasti, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Musirawas makin dekat. Ritme kerja para komisioner yang sebelumnya tak terlalu padat, berangsur mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

"Saat ini kesibukan memang mulai terasa. Banyak kegiatan yang kita lakukan, terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Musirawas yang kian dekat," kata Syarifudin, komisioner KPU Musirawas dari Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, kepada Skandal, di Kantor KPU, Jalinsum Muara Beliti Kabupaten Musirawas, Selasa (4/2).

• Terkait Rencana e-Rekap di Pilkada 2020, KPU Musirawas Tunggu Surat Resmi KPU Pusat

• KPU Musirawas Siapkan Helpdesk, Pojok Bantuan Konsultasi Bagi Calon Perseorangan

Dia menuturkan, aktivitas di KPU Musirawas mulai meningkat sejak bulan September 2019. Saat itu ada pelaksanaan launching Pilkada serentak di Jakarta. Setelah itu, KPU melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam pembahasan NPHD ini menurutnya agak sedikit alot, dan dilakukan kordinasi sampai beberapa kali, hingga akhirnya ditandatangani pada 1 Oltober 2019.


Namun, setelah ditekennya NPHD, persoalan masih ada. Karena pasca penandatanganan itu, terbitlah surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) tentang kenaikan standar honorarium badan adhoc.

Sementara anggaran yang sudah diteken, masih menggunakan standar honorarium yang lama. Sehingga, kordinasi demgan pihak pemerintah daerah terkait itu, kembali dilakukan.

"Soal NPHD (anggaran) ini kita juga cukup disibukkan dan menyita waktu, karena perlu beberapakali lagi kordinasi. Dan terakhir kita rapat dengan tim TPAD yang diketuai Sekda Musirawas difasilitasi oleh DPRD, dan Alhamdulillah tuntas," ujarnya.

Kegiatan lainnya setelah itu ungkapnya adalah perekrutan badan adhoc atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sampai sekarang masih dalam proses. Kegiatan ini juga sangat menyita waktu dan tenaga. Bahkan terkadang, begadang sampai tengah malam.

"Ya otomatis waktu istirahat kita berkurang. Apalagi beberapa hari terakhir ini dalam tahapan perekrutan badan adhoc, pulangnya malam terus, kadang sampai tengah malam. Mau tak mau harus pakai suplemen atau minum vitamin supaya stamina tidak drop," kata Syarifudin.

Menurutnya, konsekwensi beban kerja yang terkadang diluar jam kerja biasanya ini memang sudah disadarinya sebelum masuk jadi anggota KPU Musirawas. Maka, meski irama kerjanya berbeda dengan aktivitasnya selama ini sebagai dosen dan TU di SMA Purwodadi, dia mengaku siap.

"Kita sadar, jam kerja KPU itu padat, apalagi nanti puncaknya saat pelaksanaan pilkada tentu makin sibuk. Maka pandai-pandai kita mengatur waktu istirahat yang berkualitas supaya tetap fit. Kita ikuti saja irama kerjanya. Kalau kita biasanya kerja normal jam 16.00 pulang, nah kalau di KPU tak bisa lagi seperti itu urainya.(adv/edy)