,
09 April 2020 | dibaca: 643 Kali
KETUA WRC PAN RI HIMBAU JANGAN ADA LAGI PEMBERITAAN MEDIA SEBUT NAMA KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR
noeh21


Skandal jateng

Masifnya pemberitaan tentang D, yang disebut-sebut banyak media telah menikah secara dini,  menikah dini, menjadi perhatian Ketua Umum WRC PAN RI (Watch Relation of Corruption-pengawasan Aset Negara Republik indonesia). Dia  mengimbau pemberitaan memenuhi kriteria ramah anak dan lingkungan.

Candra mengaku  prihatin pemberitaan yang selalu memuat identitas anak,atau anak di bawah umur (nama korban), meskipun secara inisial atau usia dini. Ada au digambarkan sebagai korban yang melakukan pernikahan dini.

Masifnya pemberitaan ini  berakibat psikis terhadap kejiwaan anak tersebut.Alasannya, komentar tersebut seakan menjadi teror kejiwaan pada diri anak tersebut.

 Dalam hal ini, upaya yang sejatinya harus dilakukan untuk melindungi kepentingan anak menjadi bumerang bagi anak tersebut.
Berpijak pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan harkat dan martabat anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, terutama kekerasan psikis.

Arie Chandra SH, MH  Ketua Umum WRC PAN-RI menghimbau agar  semua pihak menahan diri untuk memberitakan tentang diri anak terkait dengan dugaan perkara yang dihasilkan.

Menurut Candra, agar tidak menimbulkan kesengsaraan atau kemunduran akibat pemberitaan yang masif,  juga harus dikembalikan demi kepentingan psikologis anak.

Candra juga menambahka  jika ada kasus-kasus hukum  terkait dengan SP, maka pihak-pihak terkait terkait dengan diri SP yang sudah dewasa, dan memiliki kemampuan yang bertanggung jawab atas hukum, tidak terus-menerus menjadi alasan konsumsi media dalam  pemberitaan.

Tim Divisi Hukum seksi Divisi Hubungan Korupsi Pengawas Aset Negara Republik Indonesia sangat terdorong untuk memberikan himbauan.

"Saya contohkan misalnya seluruh media  membuat pers rilis terkait perlunya dikaji ulang agar tidak banyak menimbulkan kontradiksi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini dalam masa genting terkait Covid 19 (Corona), ”ujar Arie di ruang kerjanya di Jakarta.

“Dan jika mana pihak keluarga D serta pihak yang mungkin dirugikan atas pemberitaan tersebut, walau media di berikan wewenang untuk mengangkat pemberitaan tersebut  maka harus melaporkan ke Dewan Dewan atau yang mendukung. Informasi yang kami dapat sementara ini praktik tidak terpisah atau kepentingan individu

Maka dari itu, kami masih meminta atas kebenaranya serta mengkaji kembali pemberitaan yang dikeluarkan, karena di khawatirkan dapat melibatkan banyak pihak terkait dengan memanfaatkan pertentangan dan soal atas dugaan perkara perkara hukum yang sedang dibahas oleh SP," terang candra yang juga ketua umum wrc. (@jipwojtg)
Berita Terkait
Berita Lainnya