Muba, Skandal

Edison, karyawan yang dipecat sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja, PT Musi Banyuasin Indah (MBI) Sungai Jarum, melapor ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Muba, Sumatera Selatan.

"Benar, kami telah menerima laporan lewat handphone dari orang tua yang anak-anaknya diintogerasi oleh Satgas PT MBI," jelas Kabid PPA, dr Sriwijayani saat Skandal uji informasi ke Kadis PPA Muba, Dewi Sartika.

Menurut dr Sriwijayani, pihaknya akan melakukan mediasi agar persoalannya dapat selesai. "Sebab ini menyangkut psikis anak-anak. Kami akan buat surat pemanggilan untuk mediasi," jelas dr Sriwijayani, seraya menyebut telah menghubungi Yossy Alamsyah datang ke kantor DPPA.


Anak - Anak yang dituduh mencuri lapor ke DPPA Muba didampingi Edison

Laooran Edison ke DPPA tersebut menyusul "pengakuan" anaknya yang mencuri besi-besi perusahaan di bawah tekanan Satuan Petugas (Satgas) Pengamanan pihak perusahaan MBI. Bahkan gara-gara  tuduhan pencurian itu Edison dioecat.

Padahal, tuduhan pencurian itu tanpa di dasari bukti yang kuat, kecuali pengakuan anak-anak yang diintrogerasi dengan penekanan, bentak-bentakan maupun  ancaman.

"Saya menyaksikan anak saya dibentak-bentak oleh satgas pengamanan bernama Eko," ungkap orang tua yang anaknya dituduh mencuri.

Namun, dari sekian orang tua yang anak-anaknya dituduh mencuri, hanya Edison yang dipecat oleh perusahaan. "Saya bersedia dipecat bila sesuai dengan prosedural," ungkap Edison. Ia mengaku tidak terima bila anaknya dituduh mencuri. Akibat tuduhan itu anaknya suka dicemooh oleh rekan-rekannya di sekolah, sehingga anaknya tidak mau sekolah lagi.

"Kasihan, anak saya diejek oleh teman-temannya," ungkap Edison yang melaporkan pemecatan terhadao dirinya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam mediasi tersebut, Disnakertrans mengingatkan  PT.MBI tidak dapat menentukan suatu perbuatan merupakan katagori kesalahan berat atau tidak dan harus melalui jalur hukum.

Alasannya, UU No,13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 158 ayat (1) menyebutkan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut......."   

Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No: 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, sehingga setiap penentuan kategori kesalahan berat harus melalui proses hukum dengan putusan hukum yang tetap.

Mediasi dihadiri oleh Kepala Dinas Ir. Zulfakar melalui Plt Kabid Hubungan Industrial ( HI ) Disnakertrans Dedi Suhendar SE.M.Si dan Faezal Pratama Ariesta SH.M.Si. Sedang pihak perusahaan dihadiri Yossy Alamsyah, Sabar selaku PGA dan Eko Susanto Selaku Danton Satgas PT.MBI Sungai Jarum. Dari pihak pekerja Edison yang di PHK secara sepihak.

Dalam surat oeringstan skorsing, ada yang janggal  diduga PGA Yossy Alamsyah memalsukan tanda tangan Pimpinan Operasional Unit. Bukan oleh Armadi Sp selaku pimpinan dan tidak ada atas nama.

Yossy Alamsyah saat dikonfirmasikan di kantor Disnakertrans membenarkan kalau tanda tangan pimpinan Operasi. Unit dia yang membubuhkan. "Memang benar saya yang menanda tangani dan sudah disetujui pimpinan," ungkapnya. (Idris)