Tutup Menu

7 Bulan mandek, Kasus Pemukulan Pedagang Pasar Saumlaki Belum Diproses*

Jumat, 16 Oktober 2020 | Dilihat: 900 Kali
    


SAUMLAKI,SKANDAL

Hajjah Hartiny, korban penganiayaan mantan Kepala Dinas ( Kadis ) Perindustrian dan Perdagangan ( DISPERINDAG )  Pemkab Tanimbar,Elisabet Imaculata Werembunan ( Ety ) mengeluh mengenai laporannya yang tak kunjung diproses penyidik Polres KKT sejak bulan Maret 2020.

Hj. Hartini merupakan korban pemukulan mantan Kadis Perindak Pemkab Kepulauan Tanimbar, Ety Werembinan, saat melakukan penyitaan barang dagangan di toko Hartini yang dianggap telah melewati tanggal kadaluarsa (expired date).

Kepada wartawan, Hartini  mengutarakan kekesalannya kepada penyidik saat  diundang dalam pertemuan mediasi pada hari Senin (12/10) lalu.




​​​​​
“Saya bilang ke bapak polisinya, saya paling kesal sekali dengan (cara) penanganan bapak-bapak polisi di Polres KKT,” kata Hartini di kediamannya, Rabu (14/10).

Dia menilai,cara penanganan kasusnya di bagian Serse Polres KKT sangat buruk dan bahkan tidak profesional. Pasalnya, sejak peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2020 lalu, dia langsung melaporkan kejadian tersebut dengan membawa bukti visum dokter, namun hingga kini laporannya tidak pernah ditindaklanjuti.

“Terkesannya jelek sekali ya, penanganannya seakan-akan kayak polisi keluarga. Kenapa saya nyatakan polisi keluarga, kalau bukan polisi keluarga. Kenapa sampai bilang kakak saya kasat Intel? Apa hubungannya? Baru ini 7 bulan tidak ada penanganan, berarti betul, beliau kuasai. Saya mau tetap berlanjut sesuai hukum yang berlaku,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan mediasi tersebut, pihak Serse mengatakan kalau mantan Kadis Perindak Pemkab Kepulauan Tanimbar itu juga telah melaporkan dirinya karena dianggap menjual barang kadaluarsa.

Dia berharap agar  pertemuan tersebut dapat memediasi kedua belah pihak untuk mencari jalan damai. Namun Hartini mengatakan, tidak ada niat baik dari mantan Kadis Perindak KKT tersebut untuk menyesali perbuatannya dan meminta maaf.

“Selama ini yang minta maaf kan bapak polisi saja, beliau tidak ada. Jadi sebenarnya yang bermasalah ini polisi dengan saya atau yang bersangkutan?”ungkapnya.

Hartini menambahkan, jika ada laporan mengenai dirinnya, silahkan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena itu merupakan hak si pelapor. Namun terhadap laporannya, mesti telah diproses dan ditindaklanjuti ke pengadilan untuk disidangkan.

“Kalau dia mau laporkan saya, itu hak dia, saya siap. Kalau saya bersalah, saya siap dihukum sesuai kesalahan saya, tapi laporan saya ini kenapa tidak diproses, sudah 7 bulan.” katanya.

Dia berharap, pihak Polres Kepulauan Tanimbar dapat bertindak profesional dan proporsional dalam menuntaskan laporan masyarakat yang ingin mencari keadilan, termasuk dirinya. Karena menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap permasalahan harus diselesaikan secara hukum,.

Saat ditemui wartawan Saumlaki di ruangannya, Rabu (14/10), Kasat Serse Polres Kepulauan Tanimbar, Iptu. Richard Hahury belum dapat memberikan keterangan mengenai masalah tersebut. Namun harapannya, ada keterbukaan informasi seluas-luasnya dari Polres KKT agar dapat diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar,( Tan 1 ).

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com