,
23 Oktober 2019 | dibaca: 905 Kali
Warga Ciptodadi Demo ke Bupati Soal Sungai Kungku Tercemar
noeh21

Skandal Musi Rawas

Warga Ciptodadi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupat. Mereka datang beriring-iringan, menggunakan sepeda motor dan mobil, berjalan kaki sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu pagi, 23/10.

Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pencemaran Sungai Kungku yang dilakukan PT PHML. Akibatnya mereka tidak dapat menggunakan air sungai Kungku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demo para warga ini disambut As l Setda Musi Rawas Heriyanto. Dia  mengajak warga berdialog di ruang rapat Bina Praja.  Pertemuan tersebut diakhiri kesepakatan kedua belah pihak.

Jauh sebelum unras dilakukan, para warga sudah melaporkan pencemaran Sungai Kungku, tertuang dalam surat Nomor 140/232/CIP/IX/2019  yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas Cq Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas tertanggal  20 September 2019.

Disebutkan juga, warga menggunakan Air Sungai Kungku untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian dan sebagainya.

“Kami minta kepada Bupati Musi Rawas untuk mencabut izin PT PHML atau lakukan dievaluasi terkait izin, karena keberadaan perusahaan ini yang bergerak dibidang perkebunan di wilayah desa kami sangat meresahkan," ujar seorang pendemo.

Selain itu adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat, di antaranya perusahaan memerintahkan preman untuk mengancam warga, serta berdasarkan surat jawaban perusahaan dengan nomor surat 090/Ext-PHML/X/2019 bahwa warga dituding dugaan pemerasan terhadap perusahaan.

"Bila kami tidak mencabut surat pengaduan pada Bupati Musi Rawas, kami akan dilaporkan pada pihak kepolisian karena perusahaan sudah mengatongi izin untuk membuang limbah pabrik dan limbah domestik. Padahal, perihal ini, kuat dugaan kami yang dirugikan sudah mencemari air sungai kungku, sedangkan air sungai masih dimanfaatkan warga untuk MCK” kata koordinator aksi, Angga kepada awak media ini.

Kejadian dugaan pencemaran Sungai Kungku tersebut sudah ada korban.
 Ada warga mengalami gatal-gatal," tuturnya.

Warga mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang lambat merespon, lantaran  masih menunggu hasil dari laboratorium 12-14 hari. "Padahal sudah ada korbannya,” ujarnya.

Dikatakan Sancik,  DPD JPKP Mura , aksi yang digelar ini murni dari masyarakat. Aksi dilakukan karena berdasarkan tuntutan mereka meminta konpensasi diduga tak kunjung menemukan titik penyelesaian.  Justru masyarakat merasa di rugikan dengan adanya upaya dugaan kriminalisasi terhdap masyarakat serta adanya terindikasi ,  ‘gomok-gomok’ ( Kerja-sama-red) antara pihak perusahaan dengan pihak DLHD,” tutur Sancik Mengakhiri.(ed).
Berita Terkait
Berita Lainnya