Tutup Menu

Wahid Hadiri Rapat Finalisasi Dokumen Rekomendasi Pokja Apkasi.

Sabtu, 19 Desember 2020 | Dilihat: 375 Kali
    
Amuntai – Skandal.
Kehadiran Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H.Abdul Wahid dalam acara Rapat Finalisasi dan Penandatanganan Dokumen Rekomendasi Kelompok kerja (POKJA) Asosiasi Pamerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terkait Rancangan Peraturan Pamerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Karya tersebut berkaitan dengan status Kabupaten HSU sebagai anggota Pokja Apkasi.
 
Acara rapat yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Tangerang itu berlangsung dari tanggal 18 - 21 Desember 2020 dan dipimpin oleh ketua Pokja Apkasi Akhmed Zaki Iskandar yang juga menjabat sebagai Bupati Tangerang serta Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi sebagai Moderator.
 
Rapat tersebut membahas secara intensif masukan masukan dari anggota Pokja yang berkenaan dengan 3 RPP yang terkait dengan Penataan Ruang,Perizinan dan Retribusi Daerah
 
Adapun masukan masukan dari anggota Pokja tersebut merupakan inti dari permasalah permasalahan di daerah sehingga nilai nilai otonomi daerah bisa dirasakan oleh daerah sehingga kewenangan daerah tetap ada tidak sepenuhnya dikuasai oleh Pusat.
 
Seperti salah satu masukan dari Pamerintah Kabupaten HSU yang secara langsung disampaikan oleh Abdul Wahid selaku Bupati HSU ketika mengikuti acara tersebut.
 
"Pada dasarnya kami mendukung dengan adanya RPP terkait UU Cipta Kerja terkhusus dengan 3 RPP seperti RPP Pajak Daerah dan Retribusi untuk kemudahan berusaha dan layanan daerah, RPP Penyelenggaraan Peizinan Berusaha di Daerah dan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, namun untuk menyempurnaan RPP ini Menjadi PP tentunya saran dan masukan Daerah sangat penting,karena Daerahlah yang menjadi ujung tombak," ungkap Wahid.
 
Dalam RPP tentang Pajak Daerah dan Retribusi pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa"Pamerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan /atau Retribusi wajib mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4),".
 
Menurut Wahid berdasarkan pasal tersebut Pamerintah Daerah harus mengikuti ketentuan tarif yang ditentukan oleh Pamerintah Pusat dengan jumlah besaran sesuai dengan Peraturan Presiden dengan mengevaluasi Perda Raperda masing - masing daerah oleh Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri untuk memastikan tarif tersebut sesuai dengan ketentuan.
 
Menyikapi pasal tersebut Wahid memberikan saran agar Pamerintah Daerah terlibat dalam pasal pasal tersebut.
 
"Dipasal itu peran Pamerintah Daerah tidak banyak di atur,dan ini berdampak secara fiskal akibat penyesuaian tarif tersebut,selain itu kami diDaerah tentunya lebih mengetahui kondisi dan kemampuan daerah kami hendaknya pasal tersebut menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan serta kemanfaatan daerah,"pintanya.
 
Untuk RPP Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kembali orang no 1 di HSU itu memberikan saran.
 
Wahid menyarankan untuk mengimplementasikan dalam pasal 35 ayat (2) yang mewajibkan Pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Online Single Submission (OSS), Pamerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat segera menyiapkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang telah dikembangkan menyesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 
"Semoga OSS yang sesuai dengan Undang -Undang Cipta Kerja ini sudah siap sebelum RPP ini menjadi PP," harapnya.
 
Sementara itu hari ini Sabtu, 19 Desember 2020 seluruh anggota Pokja memutuskan beberapa point point inti yang akan dijadikan inti usulan yang akan dibawa oleh Tim Hukum yang dibentuk oleh Apkasi untuk kunsoltasi dengan Dewan Pembina Apkasi agar rumusan usulan tersebut mempunyai bahasa yang sangat tajam dalam hukum.
 
Dewan Pembina Apkasi Prof. Ryas Rasyid memberikan masukan bahwa untuk usulan yang akan di ajukan ke Kementerian Dalam Negeri hendaknya to the point, bukan hanya memberi komentar tapi komentar juga harus.
 
"Pasal ini demikian,harusnya bunyinya tidak begitu,namun demikian," ujarnya.
(DISKOMINFO HSU).

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com