,
11 Agustus 2020 | dibaca: 173 Kali
Tanggapi Polemik Jabatan Kepala Ohoi, Komisi I DPRD Malra Akan Kunker ke Sejumlah Ohoi
noeh21


Langgur, Skandal

Dalam rangka mengawal proses pelantikan kepala ohoi definitif di sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara agar berlangsung sesuai dengan amanat peraturan daerah, Komisi I DPRD Malra akan melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah ohoi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Malra Antonius Renjaan usai pembahasan pertanggungjawaban APBD 2019 antara Komisi I dengan sejumlah OPD mitra di gedung rapat komisi, Senin (10/8/2020).




Menurut Renjaan, Kunker harus dillakukan karena ada sejumlah ohoi yang sudah mengajukan keberatan kepada DPRD Malra, baik secara tertulis maupun bertemu langsung. Selain itu, dalam kunjungan ini, Komisi I juga akan mensosialisasikan produk hukum daerah yang menjadi payung hukum dalam memproses Kepala Ohoi definitif.

"Kita Komisi I sedang mempelajari laporan (dari ohoi).Pada dasarnya laporan itu berkaitan dengan penolakan terhadap calon yang diusulkan oleh marga keturunan,” ungkapnya

Renjaan menambahkan, untuk menjadi Kepala Ohoi, sang calon harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan syarat khusus berdasarkan adat istiadat orang Kei.

Terhadap syarat khsusus, kata Renjaan, ada calon yang sudah mendapat rekomendasi dan dikukuhkan oleh Raja/Rat sebagai kepala Ratschaap. 

Syarat khusus kewenangan raja tentu Komisi I tidak berkewenangan untuk membatalkan rekomendasi raja. "7Tetapi kita akan menelusuri proses pencalonan kepala ohoi sampai pada memenuhi ketentuan syarat umum dan syarat khusus atau belum,” papar Renjaan.

Komisi I, tambahnya, sudah mendengar dan melihat laporan. Tindak lanjut Komisi I adalah melakukan kunjungan kerja ke ohoi yang bersangkutan untuk mendengarkan secara langsung persoalan di sana. "Yang kedua, menelusuri terhadap proses pencalonan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, artinya Perda 03 dan turunannya,” 

Renjaan  menambahkan, mekanisme penetapan calon yang berdasarkan syarat khsusus, harus dilakukan pertemuan di marga keturunan dan dibuktikan dengan berita acara pertemuan. “Ini juga akan kita telusuri,” katanya.

Jadi mungkin sehari dua, setelah pembahasan ini akan dilakukan kunjungan kerja. "Memang ada beberapa ohoi di Kei Besar yang persoalannya sama,” bebernya.
Berita Terkait
Berita Lainnya