,
05 Desember 2017 | dibaca: 341 Kali
Polorogo Dilarang Sejak Gubernur Soepardjo Roestam
noeh21
Dr. Rianta SH, MH
Pati, Skandal

Pologoro, atau pemberian tips atas tanda tangan kepala desa dalam jual beli tanah, dinilai oleh Dr. Rianta SH, MH, salah satu tokoh penggiat anti korupsi di Pati, Jawa Tengah, merupakan pungutan liar (pungli) maupun pemerasan.

“Di Jawa Tengah, pologoro itu sudah dicabut sejak era Gubernur Soepardjo Roestan,” ungkapnya kepada awak Skandal.

Alasannya, menurut dia, sesuai UU No 31 tentang Tindak Pidana Korupsi, pungli salah bentuk korupsi yang kini menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sedangkan pemerasan diatur oleh KUHPidana yang sampai saat ini masih warisan kolonial,” tandasnya.

Karena itu, bila masyarakat mengetahui, mengalami maupun menyaksikan tindak pidana tersebut, wajib menangkap dan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Entah itu polisi, kejaksaan maupun KPK sesuai kasusnya. “Jadi, masyarakat juga perlu aktif memberangus korupsi,” pinta Rianta saat ditemui di kantor pengacara Budi Utomo.

Sementara aktivis anti korupsi KOMANDO ( Komisi Anti Korupsi Indonesia ) Aji Gunawan mengatakan pungli di desa sudah masuk kategori parah. “Itu bisa terjadi  kurangnya pengawasan dan pengetahuan  masyarakat di desa,  karena pungli dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” ungkapnya.

Aktivis anti korupsi asal Pati ini mencontohkan tentang Pologoro kepala desa ataupun sekretaris desa di saat melakukan transaksi jual beli tanah. Mereka minta uang dengan alasan Pologoro berkisar 5% sampai 10% dari harga tanah yang dijual.( Tim )
 
Berita Terkait
Berita Lainnya