,
19 Januari 2018 | dibaca: 243 Kali
Mendukung Ketegasan Gubernur Soal Dana Bos
Komisi Informasi Sulteng Gelar Rapat Pleno
noeh21
Ketua KI, Irfan Denny Pontoh
Palu, Skandal
 
Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tengah (Sulteng), mendukung penuh sikap Gubernur Longki Djanggola agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.
 
Dukungan tersebut langsung direalisasikan dengan menggelar rapat pleno oleh Komisoner KI. “Ada beberapa langkah konkrit yang akan diambil,” ungkap Ketua KI Sulteng, Irfan Denny Pontoh, saat dihubungi Skandal lewat selularnya, 18/01.
 
Langkah-langkah tersebut, antara lain KI Sulteng secepatnya melakukan komunikasi resmi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 
Amanah UU
Menurut Irfan, ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka akan tergambar  bahwa pengelolaan keuangan di setiap badan publik, tak kecuali kementerian pendidikan dan sekolah, wajib memenuhi hak informasi masyarakat.

“Kepala sekolah atau badan publik manapapun yang dianggap berkompoten atas pengelola Dana BOS, wajib mengumumkan secara berkala kepada publik, termasuk laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaannya,”. terang nakoda KI Sulteng yang dilantik 11 Desember 2017 itu.

Selain itu, berdasarkan perintah UU, KI akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,), dalam hal ini  Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah se Sulawesi Tengah untuk kiranya senantiasa menyampaikan informasi pengelolaan Dana BOS secara berkala sebagaimana diamanatkan UU KIP (Komisi Informasi Publik,) 

Seperti diketahui, Gubernur Longki pada intinya menekankan pengelolaan Dana BOS  harus terlaksana secara serius, sehingga pertanggunga jawabannya dapat diterima, baik pengawas keuangan internal, maupun eksternal.
 
Hal tersebut ditegaskan Gubernur di hadapan peserta Rakor Akuntabilitas pelaporan Dana BOS dan pemutahiran Data Aset Pendidikan pada jenjang SMU, SMK dan SLB, di Palu beberapa waktu lalu.
 
Jangan Masalah
 
Kepada 1.400-an peserta Rakor yang dihadiri meyoritas Kepala Sekolah Menengah Atas se Sulteng itu, Gubernur Longki mengingatkan agar pengelolaan dana BOS jangan sampai menimbulkan masalah pidana dikemudian hari.

Gubernur memberi contoh banyaknya kepala desa yang terjerat pidana lantaran  laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai, dan  mengandung banyak kejanggalan

Makanya, gubernur mengingatkan, masalah uang BOS  merupakan persoalan nasional. Karena itu,  gubernur  meminta Kepala Sekolah sebagai pengelola anggaran BOS harus memberikan data akurat dan transparan sesuai kebutuhan sekolah.

“Semua itu demi kepentingan mutu pendidikan di Sulteng. Pencairan dana itu harus, tapi sekali lagi harus tepat sasaran. Libatkan orangtua siswa dan lembaga lain dalam mengelola dana BOS tersebut,” tutur gubernur

Irfan mengakui agar mendapatkan hasil optimal dan tepat sasaran, maka pengelolaan Dana BOS harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
 
“Alasannya, selain dalam rangka menjalankan amanat undang-undang, juga merupakan langkah pencegahan atas terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, KKN di sektor pendidikan,” terang mantan anggota DRPD Kabupaten Tolitoli dari PDIP ini mengakhiri. (DIN)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya