Malra, Skandal
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengantisipasi dan meminimalisir wabah virus corona (covid 19) akan mengkarantina pelaku perjalanan atau mereka yang datang ke wilayah tersebut.
Pantauan media ini, Bupati M Thaher Hanubun, Wakil Wali Kota Tual, Kapolres Malra, Dandim 1503 Tual, Tim Gugus Tugas percepatan penanganan covid 19 Malra, terlihat menyambangi salah satu hotel di Kota Langgur yang akan dijadikan tempat karantina sementara bagi pelaku perjalanan.
Bupati Malra disela-sela tinjaunnya ke lokasi tersebut kepada awak media menyampaikan, kita akan siapkan beberapa kamar di Hotel Langgur ini untuk digunakan sebagai tempat karantina sementara, guna mengantisipasi penyebaran virus covid-19 yang mungkin dibawah oleh para pelaku perjalanan ini.
“Mereka yang datang dari luar daerah kami akan menghimbau mereka untuk melakukan karantina disini sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat", ungkap Thaher.
Hal ini dilakukan mengantisipasi lonjakan warga yang akan balik kedaerah ini beberapa waktu kedepan dimana adanya libur Lebaran dengan potensi penyebaran Covid 19.
Dikatakan, warga yang baru datang dari luar daerah akan kita karantina selama 14 hari lamanya dan pemeriksaan rutin akan kita dilakukan oleh petugas medis, pihak TNI maupun Polri juga akan dilibatkan menjaga lokasi tersebut.
"Untuk jumlah kamar hotel yang akan digunakan berjumlah tujuh buah kamar untuk sementara, dan dimungkinkan akan ditambah tergantung jumlah warga yang akan di karantina".
Sementara itu, pemilik hotel yang sudah dihubungi telah menyampaikan kesediaannya untuk menjadikan Hotel Langgur sebagai tempat karantina guna mencegah penyebaran covid-19.
Terkait pembiayaan guna jalannya karantina tersebut, pembiayaan yang timbul akan di biayai oleh Pemda, maka saat ini sementara dirapatkan bersama tim gugus tugas covid 19 Malra.
Sementara itu, dr Katrinje Notanubun sekertaris gugus tugas covid 19 Malra di kesempatan yang sama mengatakan pelaku perjalanan kita masukan disini agar mereka tidak berbaur dengan masyarakat.
"Karantina ini sebenarnya diberlakukan bagi semua pelaku perjalanan, terutama mereka yang berasal dari wilayah yang sudah banyak terjangkit covid 19 yang masuk kedaerah ini, namun itu akan dibicarakan bersama Pemda, namun untuk pelaksanaannya menunggu lokasi ini disiapkan," ujarnya. (***)
