Skandal pati.
Ramai ramai dapat aliran Dana Desa yang bersumber dari APBN, setiap desa bakal memanen duit yang berasal dari pajak rakyat. Bahkan dana desa miliaran itu rawan diselewengkan alias disalahgunakan oleh oknum, ataupun kelompok yang ingin memperoleh keuntungan besar.
Salah satunya, Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang tujuannya menumbuhkan perekonomian desa.
Anton Sugimin
Pertanyannya, seperti dikatakan Anton Sugimin, Ketua LSM Pantau Korupsi dan Perintahan (PKP) Pati, bagaimana pertanggungjawaban dana penyertaan Bumdes yang bersumber dari Dana Desa?
Dia mencontohkan kenapa Bumdes dikelola oleh sebuah PT, yang kemudian membangun sebuah klinik kesehatan yang bersumber dari Dana Desa? "Itu terjadi di Kabupaten Pati.?" terang Anton.
Dia menyebut, ada 159 desa yang ikut dalam korporasi penggunaan Dana Desa sebagai penyertaan minimal Rp 20 juta. Benarkah pernyertaan dana itu sudah terkumpul Rp.5 Miliar?
Sementara Riyanta S.H, panglimanya Gerakan Jalan Lurus peduli dengan duit miliaran ontran ontran Bumdes lewat pajak rakyat.
"Apapun yang namanya anggaran dari pajak rakyat wajib benar diawasi. "Jangan kita bosan. Jangan kita wegah. Kita harus selalu semangat dan peduli dengan yang namanya anggaran negara,"ujarnya via whatssup.
Riyanta SH
Mantan Kasubag Humas ini juga menambahkan, patut diduga terjadi penyimpangan berat atas tujuan dan fungsi Bumdes ."Bisa juga penyalahgunaan wewenang dari penjabaran ADD/DD, karena dana Bumdes bersumber dari ADD/DD," terang pria yang beralamat di Desa Winong Pati.
Kenapa? Anton menyebut adanya indikasi kuat konspirasi korupsi di Bumdes yang merujuk pada pasal 3UU No 31 tahu 1999.jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tipikor," kata Anton (449jateng)
